Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat merespons wacana terkait penambahan jumlah kementrian dan lembaga menjadi 40.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai usulan itu wajar diperlukan kajian terlebih dahulu.
Baca juga: Soal Wacana 40 Kementerian, Prabowo Dinilai Jalankan Politik Akomodir dan Bagi-Bagi Jabatan
Sebab menurutnya pemerintahan mendatang wajib menjawab tantangan yang semakin kompleks.
"Sebagai wacana terkait penambahan jumlah kementerian dan lembaga hingga 40 wajar saja. Ini positif untuk mengajak publik melakukan diskursus terhadap postur kementerian dan lembaga yang ada," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (9/5/2024).
Baca juga: Wacana Penambahan Kementerian, Pakar: Bagi-bagi Kekuasaan, APBN Seolah Jadi Bancakan Parpol
Kamhar menjelaskan, dinamika geopolitik global yang dinamis dan banyaknya perubahan yang terjadi, tentu memerlukan respons yang sesuai dan tepat termasuk pada daya dukung struktur dan perangkat dipemerintahan.
Lagi pula, lanjut Kamhar, aturan yang mengatur kementerian negara yaitu UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah produk 16 tahun yang lalu yang sudah barang pasti tantangan pada masa itu.
"Termasuk yang diproyeksikan saat itu berbeda dengan situasi sekarang dalam banyak aspek. Oleh karena itu menjadi wajar-wajar saja jika ini dilakukan kajian ulang," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menambah jumlah kementerian hingga lebih dari 40.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan tak masalah jika nantinya Prabowo akan menambah jumlah kementerian.
Baca juga: Pembelaan Gerindra soal Wacana 40 Kementerian: Wajar Kita Negara Besar, Semakin Banyak Semakin Bagus
Sebab, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.
"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata Habiburokhman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).