News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Prabowo Gibran

PKS Sarankan Prabowo Tegas soal Kursi Menteri, Tak Perlu Akomodir Partai Tak Lolos Parlemen

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Febri Prasetyo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Kantor KPU, Rabu (24/4/2024). PKS menyarankan Prabowo tegas dalam memilih menteri

TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto tegas dalam penunjukan menteri.

Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyebut Prabowo tidak perlu mengakomodir semua partai pendukungnya pada Pilpres 2024 untuk mendapat kursi kabinet.

Hal ini disampaikan Iqbal terkait wacana penambahan jabatan menteri dari 34 menjadi 40.

"Pak Prabowo tegas saja. Mana partai yang memang layak mendapat kursi karena dia memiliki anggota di parlemen," ungkap Iqbal dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (16/5/2024).

Sementara itu, untuk partai yang tidak lolos parliamentary threshold (PT), Iqbal menilai tidak perlu mendapat kursi menteri, seperti pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Di era Pak Jokowi partai-partai yang tidak lolos (PT) itu tidak dapat menteri, jadi wakil menteri saja misalnya, atau dikasih jabatan lain, jadi tidak membebani presiden," ujar Iqbal.

Menurutnya, jika semua partai koalisi dalam Pilpres 2024 diberi jabatan, itu akan menjadi beban Prabowo.

"Di situlah ujian leadership pertama Pak Prabowo, mampukah dia mengelola konflik, mampukah dia menolak permintaan-permintaan yang bertentangan dengan konstitusi."

"Karena hari ini kalau dipaksakan 40 itu bertentangan, kecuali direvisi dulu undang-undangnya," ungkapnya.

Baca juga: Bamsoet Doakan Budi Arie Jabat Menteri Lagi di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kata Pengamat

Sementara itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari menyebut penambahan kementerian tidak memiliki urgensi.

Menurutnya, sebab sejauh ini seluruh permasalahan kenegaraan sudah tertangani dengan kementerian yang ada.

"Bagi saya nomenklatur kementerian yang sudah ada ditetapkan tetap ada, karena seluruh kegiatan sudah terpenuhi," kata Feri Amsari saat ditemui awak media di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Lebih lanjut, dengan adanya penambahan jumlah kementerian itu juga diyakini akan berpengaruh pada anggaran negara.

Justru menurut Feri yang harusnya dilakukan oleh pemerintahan adalah melakukan penyederhanaan jumlah menteri.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini