Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI (Wapres) Maruf Amin mengatakan dana otonomi khusus (Otsus) harus bisa memiliki dampak bagi seluruh masyarakat di enam provinsi yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Wapres menyatakan hal tersebut saat memimpin Rapat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP) bersama beberapa menteri di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
"Rencana induk pembangunan Papua sudah ada dan Dana Otsus kita harapkan menjadi sesuatu yang nyata di Papua artinya wujud yang dapat kita lihat. Kemudian mencakup infrastruktur dan sarana pemerintahan terutama untuk Daerah Otonom Baru (DOB),” ujar Maruf Amin dalam keterangannya kepada awak media.
Tak hanya itu, dalam rapat terbatas tersebut, Wapres juga memberikan instruksi kepada para menteri yang hadir guna menjawab sejumlah permasalahan yang masih ditemui di wilayah Papua.
Termasuk di antaranya manajemen Aparatur Sipil Negara yang bertugas di provinsi dan kabupaten di seluruh Papua, berikut juga dengan anggaran gajinya.
"(Penugasan) ASN harus diselesaikan. Transisi yang menimbulkan dampak pada Provinsi Papua dan DOB Harus kita carikan solusinya,” kata Wapres.
Baca juga: Mantan Hakim MK Sebut Mayoritas Rekapitulasi Suara di Papua Harus Dinyatakan Batal, Ini Alasannya
Lebih lanjut, Wapres yang juga merupakan Ketua Badan BP3OKP atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP), menaruh fokus pada isu pendidikan di enam provinsi tersebut.
Kata dia, hal itu terutama tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) akibat perpindahan kewenangan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota sudah diselesaikan.
"Persoalan beasiswa sudah kita selesaikan, bahkan ada (permasalahan pendidikan) di luar negeri juga sudah kita selesaikan,” ungkapnya.
Secara khusus, Wapres memberikan arahan kepada Anggota BPP Perwakilan Papua untuk melakukan penguatan kelembagaan dengan segera merampungkan proses penerimaan anggota Kelompok Kerja berikut pengurusan administrasinya.
Baca juga: Jalin Kerja Sama dengan IPB, Penjabat Bupati Intan Jaya Apolos Bagau Fokus Bangun SDM Anak Papua
“(Diharapkan) dapat memperkuat komunikasi kebijakan antara pemerintah dan masyarakat dan Sekretaris Eksekutif bersama dengan Kepala Sekretariat BPP agar segera menyelesaikan proses perekrutan anggota Pokja BPP, termasuk hak keuangannya,” katanya.
Dalam rapat tersebut menteri yang hadir di antaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Hadir pula para anggota BP3OKP/ BPP dari masing-masing provinsi, yaitu Provinsi Papua Albert Yoku, Provinsi Papua Barat Irene Manibuy, Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanowo, Provinsi Papua Tengah Pietrus Waine; Provinsi Papua Pegunungan Hantor Matuan; Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw.