TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan memperkenalkan desain baru paspor Indonesia bertemakan kain Nusantara pada 17 Agustus 2024, mendatang.

Rencana perubahan desain baru paspor Republik Indonesia dengan dalih perkuat keamanan mendapat kritikan berbagai pihak. 

Salah satunya dari akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara.

Menurut Surya, alasan keamanan patut dipertanyakan, lantaran apakah paspor Indonesia yang sudah beredar selama ini tingkat keamanannya belum mumpuni.

Terlebih, dengan fitur baru yang akan ditambahkan dalam paspor Republik Indonesia meliputi tinta UV dan tinta intaglio, kertas, pita pengaman, tanda air, teknologi hologram, serta chip elektronik yang mampu memuat data biometrik.

"Apakah dipaspor yang sebelumnya tidak terdapat hal tersebut diatas atau sudah? Jika sudah apa urgensinya karena publik perlu tau kemanan paspornya selama ini. Lalu apa urgensinya sekarang dilakukan perubahan desain paspor?," ujar Surya dalam keterangannya, Selasa (28/5/2024).

Lebih lanjut, Surya merasa akan ada pemasalahan baru jika kebijakan ini dilakukan. Yakni soal urgensi jika negara kita sedang menghadapi krisis pemalsuan paspor.

Sehingga membutuhkan desain baru yang mampu meningkatkan sistem keamanan.

Belum lagi, berbagai fitur yang akan ditambahkan dalam desain baru paspor guna meningkatkan sistem keamanan, rasanya masih belum menjadi kebutuhan utama saat ini.

"Sebab, hingga hari ini kita masih belum mendapatkan informasi baik dalam pemberitaan media maupun dalam rilis resmi Dirjen imigrasi, mengenai maraknya kasus pemalsuan paspor," kata Surya.

Lebih jauh, Surya menilai pemerintah seharusnya sebelum menetapkan kebijakan desain baru paspor, melakukan kajian mendalam terkait kondisi keamanan paspor yang berlaku saat ini. Serta menyampaikan informasi secara komprehensif terkait jumlah kasus pemalsuan paspor yang terjadi di Indonesia. 

"Namun pada kenyatannya, baik kajian tingkat keamanan dan informasi jumlah kasus palsuan paspor, masih belum bisa masyarakat Indonesia dapatkan. Tanpa adanya kajian dan informasi yang komprehensif, rasanya alasan untuk merubah desain paspor demi meningkatkan sistem keamanan hanyalah omong kosong belaka," jelasnya.

Tak hanya itu, pemilhan warna dalam desain baru paspor juga harus diperhatikan secara lebih serius oleh dirjen imigrasi.

"Jangan sampai warna paspor Republik Indonesia justru memiliki kesamaan dengan warna paspor negara-negara dengan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Bangsa," jelas Surya.

Dia juga menyoroti sial pemilihan waktu peluncuran desain baru paspor diakhir masa pemerintahan lama juga telah menimbulkan berbagai kecurigaan. Apalagi jelang pelantikan pemerintahan baru Oktober 2024 mendatang.

"Pertanyaan yang kemudian timbul mengapa tidak menunggu pemerintahan baru dilantik? agar setiap kebijakan dapat dianalisis secara lebih mendalam oleh pemerintahan baru yang akan datang," pungkasnya.