TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelarangan kegiatan study tour yang dilakukan di beberapa daerah paska terjadinya kecelakaan bus pariwisata, dinyatakan bukan langkah tepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Politisi Gerindra dari Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan ketidak-setujuannya atas pelarangan kegiatan study tour yang menggunakan bus pariwisata.

"Study Tour itu kan kegiatan yang lazim, yang juga banyak ditemukan di negara-negara lainnya. Seperti Jepang, malah pemerintahnya mendorong untuk diadakannya study tour. Karena ini bukan hanya mendorong anak-anak dalam bidang pengetahuan formal saja tapi juga mengetahui tentang pengetahuan non formal," kata BHS, Kamis (30/5/2024).

Selain itu, study tour ini juga memiliki dampak ekonomi pada daerah yang menjadi tujuan study tour.

"Study tour ini bisa menjadi salah satu cara untuk membantu pergerakan ekonomi. Apalagi, perekonomian, tidak cuma di Indonesia, dalam kondisi melambat. Sehingga, jika ada kegiatan seperti ini, maka diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian," ucapnya.

Dampak lainnya dari pelaksanaan study Tour, yang memiliki nilai positif, adalah untuk memperkenalkan destinasi wisata pada para peserta didik.

"Indonesia ini memiliki banyak sekali objek wisata. Mulai dari sisi budaya hingga keindahan alamnya. Ini akan menjadi momen untuk memperkenalkan destinasi wisata lokal ini kepada generasi muda," ucapnya lagi.

Sebagai contoh, wisata geologi ke wilayah pegunungan, yang tak hanya bisa menjadi wisata 'nature' tapi juga menjadi wisata pendidikan, dimana peserta didik akan diajak untuk memahami tentang sejarah pegunungan tersebut, kontur geografi Indonesia, hingga sosialisasi mitigasi bencana.

Baca juga: Daftar 5 Kasus Kecelakaan Bus Study Tour Siswa Dua Pekan Terakhir, Total Korban Meninggal 15 Orang

"Menurut saya, bukan study tour-nya yang dilarang tapi seharusnya yang dilakukan adalah pembenahan pengelolaan jalan raya, sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan raya itu bisa terjamin," pungkasnya.