Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah partai politik (parpol) terang-terangan menolak usulan Amien Rais terkait presiden kembali dipilih MPR.
Partai Demokrat, PDIP, Gerindra, hingga PKS menyatakan tak sependapat dengan ketua MPR periode 1999-2004 itu.
Deputi Bapillu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai usulan penunjukkan presiden oleh MPR RI hanya akan mengulang kesalahan yang sama.
Kamhar justru memandang usulan ini bakal memperburuk keadaan.
"Jika mengembalikan pilpres ke MPR hanya sebagai ekspresi frustrasi kita terhadap kehidupan demokrasi kita saat ini, maka ini hanya kembali mengulang kesalahan yang sama," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Kamis (6/6/2024).
"Bahkan bisa lebih buruk lagi."
Selain itu, Kamhar juga menyebut usulan pemilihan presiden oleh MPR menjadi bentuk kemunduran demokrasi Indonesia.
Terlebih, kualitas demokrasi dianggapnya telah mengalami sejumlah perbaikan pasca-reformasi.
"Kami menilai, untuk pembenahannya mesti dilakukan pendekatan yang sistemik. Mulai dari pembenahan partai politik, mekanisme, dan sistem pemilu serta pembangunan kultur demokrasi," ucapnya.
PDIP Ungkit Sengkarut Pemilu
Penolakan turut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.
Baca juga: Tak Sejalan dengan Pemikiran Amien Rais, PAN Tolak Presiden Dipilih MPR
Hasto pun mengungkit kalannya Pemilu langsung yang dianggap penuh dengan intimidasi.
"Seharusnya kan itu tidak boleh terjadi tetapi demi ambisi kekuasaan, itu kan akhirnya terjadi," papar Hasto, ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Menurut Hasto, usulan Amien Rais tidak dapat menyelesaikan buruknya Pemilu langsung yang telah berjalan.
Ia berpendapat, kedaulatan tidak boleh dicabut begitu saja.
"Tetapi kan solusinya bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tapi melakukan pembenahan-pembenahan," ujar Hasto.
Gerindra: Sudah Capek dengan Gaya Pilpres Melelahkan?
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan keputusan presiden kembali dipilih MPR harus mendengar aspirasi rakyat.
Ia pun bertanya tentang kepuasan masyarakat terkait pelaksanaan Pilpres.
"Pendapat masyarakat tuh seperti apa soal pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini. Apakah sudah capek dengan gaya pilpres yang melelahkan seperti 3 pemilu terakhir atau memang tetep happy masyarakat-nya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Habiburokhman tak menampik, partainya merasa lelah dengan sistem Pemilu langsung yang telah berjalan.
Namun, menurutnya, semua keputusan harus diserahkan kepada rakyat.
"Kalau di tingkat politisi kaya kami nih yang bertempur di pilpres tentu sangat melelahkan model pilpres dipilih langsung oleh rakyat."
"Tapi kan kami tidak bisa memutus hanya berdasarkan kepentingan dan situasi kami melihat aspirasi publik aspirasi masyarakat seperti apa. Apakah mereka merasa haknya diambil kan tidak bisa juga kita sewenang wenang seperti itu," katanya.
Baca juga: PKS Tolak Usulan Amien Rais soal Presiden Dipilih MPR: Bukan Begitu Caranya
PAN Turut Menolak
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi turut menolak wacana amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan Pilpres melalui MPR.
Viva menyebut, pemilihan langsung melalui rakyat adalah bagian tradisi politik dan budaya demokrasi Indonesia.
"Jika ada masalah, kendala, kurang sempurna, kita sempurnakan bersama-sama dengan parpol, pemerintah, dan seluruh kekuatan masyarakat," kata Viva kepada Tribunnews.com, Jumat.
Ia pun membantah alasan politik uang atau money politic bisa hilang dengan pemilihan presiden melalui MPR.
"Tidak bisa begitu, justru mungkin saja akan semakin masif dan semakin besar karena jumlah pemilih semakin sedikit, sehingga mudah untuk dikordinasikan," ucap Viva.
Dia menegaskan, kalaupun ada persoalan penyimpangan kekuasaan, politik uang, dan kendala teknis administratif, maka disempurnakan saja.
"Tetapi adanya kendala teknis itu tidak boleh menjadi alasan untuk merubah prinsip-prinsip demokrasi bahwa suara rakyat adalah suara tuhan," ungkap Viva.
Pandangan PKS
Usulan Amien Rais juga ditolak oleh PKS.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengaku sebenarnya paham usulan ini muncul karena maraknya politik uang selama Pemilu.
"High cost politik, politik berbiaya tinggi ini melahirkan oligarki politik yang rupanya ada bandarnya oligarki sehingga melahirkan interlocking politik atau politik saling kunci karena bandarnya itu biasanya sudah ada titip pesan supaya ada target-targetnya," kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat.
Ia menyatakan, oligarki politik yang kini terjadi menimbulkan kerugian masyarakat.
Sebab, para elite politik yang terpilih nantinya hanya akan mengedepankan kepentingan bandar oligarki.
"Pandangan saya melawannya cuma tidak bisa dengan pendekatan yang parsial, tidak bisa cuma dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung tetapi harus dikaji bagaimana menghidupkan partai politik, menghidupkan sirkulasi kepemimpinan di partai politik," katanya.
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Igman Ibrahim)