Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menolak wacana amendemen UUD 1945 untuk mengembalikan pemilihan presiden (Pilpres) melalui MPR RI.

Viva mengatakan, pemilihan langsung melalui rakyat adalah bagian dari tradisi politik dan budaya demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Soal Usulan Presiden Dipilih MPR, Gerindra: Apakah Sudah Capek dengan Gaya Pilpres yang Melelahkan?

"Jika ada masalah, kendala, kurang sempurna, kita sempurnakan bersama-sama dengan parpol, pemerintah, dan seluruh kekuatan masyarakat," kata Viva kepada Tribunnews.com, Jumat (7/6/2024).

Dia menganggap usulan agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR biasa saja sebagai ide dan gagasan.

Baca juga: PKS Tolak Usulan Amien Rais soal Presiden Dipilih MPR: Bukan Begitu Caranya

Menurut Viva, melalui pemilihan langsung prinsip-prinsip demokrasi bisa berjalan, seperti one person, one vote, one value. 

"Satu orang, siapapun dia jabatan apapun sekolahnya, stratifikasi sosial, punya hak yang sama sepanjang menjadi warga negara Indonesia yang didaftar di DPT," ujarnya.

Dia membantah alasan money politic alias politik uang bisa hilang jika pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.

"Tidak bisa begitu, justru mungkin saja akan semakin masif dan semakin besar karena jumlah pemilih semakin sedikit, sehingga mudah untuk dikordinasikan," ucap Viva.

Viva menjelaskan, pemilihan langsung adalah bagian dari pengejawantahan kedaulatan rakyat.

Dia menegaskan, kalaupun ada persoalan penyimpangan kekuasaan, politik uang, dan kendala teknis administratif, maka disempurnakan saja.

"Tetapi adanya kendala teknis itu tidak boleh menjadi alasan untuk merubah prinsip-prinsip demokrasi bahwa suara rakyat adalah suara tuhan," ungkap Viva.

Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amien Rais mengaku setuju jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi. 

Baca juga: Surya Paloh Minta Jangan Main-main soal Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR RI

Hal itu ia sampaikan usai bersilaturahim dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). 

Amien mengaku naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung, dengan harapan dapat menekan terjadinya politik uang. 

"Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif," kata Amien.

"Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah itu," lanjutnya. 

Amien pun sepakat bila UUD 1945 kembali diamandemen untuk mengubah aturan pemilihan presiden. 

"Itu (politik menyogok) luar biasa. Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak?" jelasnya.