Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto mengaku khawatirkan demokrasi Indonesia saat ini.
Ia menyebutkan demokrasi Indonesia saat ini NPWP alias nomor piro, wani piro.
"Saat ini perlunya melahirkan satu demokrasi yang baik untuk kita. Saya terus terang prihatin," kata Sidarto dalam pidato peluncuran kembali edisi revisi bukunya yang berjudul 'Jalan Terjal Perubahan' di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Sekarang ini kata Sidarto demokrasi Indonesia NPWP, demokrasi nomor piro wani piro.
"Ini yang saya prihatinkan. Untuk menjadi kepala daerah gubernur membutuhkan ratusan miliar rupiah. Untuk menjadi bupati walikota puluhan miliar rupiah. Untuk menjadi anggota DPR sama saja," lanjutnya.
Ia menegaskan saat ini untuk menjadi apa saja membutuhkan uang.
"Kepala daerah itu tidak perlu dipilih nanti biayanya mahal. Disaat yang sama dia harus mengembalikan biayanya," terangnya.
Kata Sidarto untuk menjadi kepala daerah dibantu bohir-bohir. Sehingga ketika terpilih harus memberikan proyek kepada bohir-bohirnya.
Baca juga: Peluncuran Buku Jalan Terjal Perubahan Karya Sidarto Danusubroto, Try Sutrisno hingga Moeldoko Hadir
"Akhirnya proyek-proyek APBD di daerah itu dalam 20 tahun ambrol," terangnya.