News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Harun Masiku Buron KPK

Seloroh Hasto di Acara PDIP: Tolong AC-nya Jangan Terlalu Dingin Seperti di KPK

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Wahyu Aji
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ketika membuka acara sekolah hukum untuk calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 daerah pemilihan (dapil) Jakarta di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sempat berseloroh mengenai pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Seloroh ini disampaikan Hasto pada sela-sela acara pembukaan sekolah hukum untuk calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 daerah pemilihan (dapil) Jakarta di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Hasto meminta agar penyejuk udara alias AC diatur agar tak terlalu dingin seperti ketika dirinya diperiksa KPK beberapa waktu lalu.

Di mana, pemerikasaan terhadap Hasto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku itu berlangsung empat jam. 

"Sehingga juga nanti akan istirahat setelah masuk, nanti tolong AC-nya disetting lagi jangan terlalu dingin, seperti di KPK. Baru 2 jam sudah kedinginan, saya 4 jam kedinginan," kata Hasto di lokasi.

Dalam kesempatan yang sama, Kristiyanto mengatakan bahwa penegakan hukum saat ini ditunggangi.

Dia menyebut, penegakan hukum era sekarang atau setelah Indonesia merdeka, tidak lebih baik dari masa kolonial dan Orde Baru. 

Dia membandingkan ketika Soekarno dan Megawati Soekarnoputri didampingi penasihat hukum ketika menjalani pemeriksaan pada masa Orde Baru.

Namun, kini Hasto menganggap pemeriksaan bisa dilakukan tanpa didampingi para penasehat hukum.

"Ketika Bu Megawati berjuang, menghadapi pemerintahan yang otoriter, di mana saat itu, Bu Megawati masih bisa didampingi pengacara," ujarnya.

"Bung Karno, meskipun hukum kolonial, masih bisa didampingi penasihat hukumnya, Itu banyak dokumennya," ucap Hasto menambahkan.

Hasto menilai, penegakan hukum saat ini tak lebih baik dibandingkan sebelumnya, sebab proses yuridis sering ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

"Kini kita setelah merdeka, bagaimana hukum itu bekerja hanya karena persoalan-persoalan yang sering kali ditunggangi oleh berbagai aspek-aspek lainnya," ucapnya.

Karenanya, dia menegaskan bahwa PDIP menjadikan Sekolah Partai sebagai tempat belajar menciptakan hukum secara berkeadilan.

"Karena itulah, dengan sekolah hukum ini, kami akan belajar bagaimana keadilan yang sejati itu, harus dirancang, dari suasana kebatinan ketika republik ini dibangun oleh para pendiri bangsa, karena dengan supremasi hukum, dengan meritokrasi, kita mampu menjadi negara yang hebat," ungkap Hasto.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini