Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut transaksi judi online di Indonesia dalam kurun waktu tiga bulan dari Januari-Maret 2024 mencapai Rp 100 triliun.
"Ya tahun ini aja, tiga bulan pertama atau kuartal 1 sudah mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Jadi kalau di jumlah dengan periode tahun-tahun sebelumnya sudah lebih dari Rp 600 triliun," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana kepada Tribunnews.com, Jumat (14/6/2024).
Ivan mengungkapkan jika transaksi di tahun-tahun sebelumnya diakumulasikan, maka tercatat transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 600 triliun.
Ivan mengungkapkan transaksi ratusan triliun rupiah itu dikirim juga ke beberapa negara.
Namun dia tidak menyebutkan negara mana saja yang menjadi tujuan uang judi online tersebut.
"Ya ke beberapa negara bervariasi nilainya, tapi relatif signifikan semua," ujarnya.
Kendati demikian, Ivan mengatakan tren transaksi judi online belakangan telah menurun karena adanya sinergi makin kuat antar aparat penegak hukum di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto.
Namun, dia tetap mewanti-wanti agar seluruh pihak tetap waspada terkait pola-pola baru dalam judi online.
"Kita melihat tren penurunan, tapi tetap diwaspadai pola-pola baru, karena demand (permintaan) yang besar, ada potensi naik melihat data kuartal 1 2024," jelasnya.
Baca juga: 3 Kasus Anggota TNI Polri Diduga Terjebak Judi Online, Dua Di Antaranya Berujung Pilu
Lebih Besar Dibanding Anggaran IKN 2022-2024
Di sisi lain, transaksi judi online selama tiga bulan yang tercatat oleh PPATK lebih besar ketimbang anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam kurun waktu dua tahun yaitu pada 2022-2024.
Dikutip dari Kompas.com, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 4,6 miliar dolar AS atau Rp 71,8 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adapun rinciannya adalah untuk tahun 2022, anggaran mencapai Rp 5,5 triliun, dan tahun 2023 melonjak menjadi Rp 27 triliun.
Sementara pada dua bulan pertama tahun 2024 yaitu dari Januari dan Februari, pemerintah telah mengucurkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 2,3 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan pemerintah berencana menganggarkan untuk tahun ini terkait pembangunan IKN sebesar Rp 39,3 triliun.
"Dengan tingkat realisasi sebesar Rp 2,3 triliun atau 5,8 persen dari pagu yang ditetapkan,” ujarnya pada 24 Maret 2024 lalu.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran sebesar Rp 400 miliar (25,4 juta dolar AS) dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti kawasan istana negara, kawasan kementerian, dan gedung Otorita IKN.
Selain itu, anggaran tersebut turut terserap untuk pekerjaan pembangunan menara rumah susun aparatur negara, rumah tapak kementerian, jalan tol, embung di kawasan inti, hingga rehabilitas lahan.
Sementara sisanya yaitu sebesar Rp 1,9 triliun dipakai untuk aspek non-infrastruktur seperti perencanaan, persiapan pemindahan ibu kota baru dan promosi.
Kemudian untuk laporan dan rekomendasi kebijakan untuk kementerian dan lembaga, dukungan aparat keamanan, dan operasional Otorita IKN.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Hilda B Alexander)