Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menyatakan kalau saat ini sudah tidak ada lagi yang dipertahankan dari PBB usai Pileg 2024 menunjukkan perolehan partainya angjlok.

Pernyataan itu disampaikan oleh Afriansyah usai dirinya menilai dizalimi karena posisinya sebagai sekjen partai digantikan oleh kepengurusan baru yakni Mohammad Masduki.

Kata Afriansyah, sejatinya dia menerima saja pergantian jabatan kursi Sekjen itu, pasalnya saat ini tidak ada yang bisa diharapkan dari PBB.

"Tapi teman-teman memaksa, jangan bang, kita gak boleh, ini dzalim, ini jahat, ini persengkokolan yang luar biasa, toh bulan September 2024 sebentar lagi kok, pemilu sudah lewat dan PBB sudah nyungsep kok 0.34 persen, apalagi yang mau dipertahankan," kata Afriansyah saat jumpa pers di Kantor DPP PBB, Rabu (19/6/2024).

Terlebih kata Afriansyah, posisinya di PBB saat ini memang sudah tidak diharapkan lagi oleh Yusril Ihza Mahendra yang merupakan mantan Ketum PBB.

Alhasil kata Wamenaker RI itu, dirinya akan menerima untuk keluar dari PBB namun dengan tetap melakukan kegiatan lainnya di masyarakat.

"Apalagi (yang harus) dipertahankan kalau memang pak Yusril sudah tak setuju dengan saya, buat apalagi berbuat itu bisa saja dimana tidak harus di partai bulan bintang dimanapun kita berada kita bisa berbuat yang terbaik untuk umat," tukas dia.

Sebagai informasi, dalam Pileg 2024 kemarin, Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi salah satu partai yang jumlah perolehan suaranya terpaut jauh dari ambang batas parlemen 4 persen.

Dimana, PBB hanya memperoleh suara 484.486 dengan persentase 0,31 persen dibawah dari Partai Perindo 1.955.154 (1,28 persen) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan 4.260.169 suara atau 2,80 persen.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Jendera DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengungkap soal adanya perubahan jabatan di kursi Sekjen DPP PBB yang kini dijabat oleh Mohammad Masduki.

Afriansyah menjelaskan, hal itu bermula dari keputusan Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan mundur dari kursi Ketua Umum DPP PBB yang dimana keputusan itu keluar pada tanggal 18 Mei 2024.

Padahal kata Afriansyah, pada bulan Januari 2024 akan digelar Muktamar PBB untuk menunjuk Ketua Umum dan Sekjen pengganti karena dirinya bersama Yusril sudah habis masa jabatannya.

"Ternyata tanggal 18 dia (Yusril) mundur, kaget saya ya dong tanggal 14 Rabu (saya) ketemu, tanggal 18 dia mundur, garuk-garuk kepala saya, kok tiba-tiba mundur," kata Afriansyah saat jumpa pers di Kantor DPP PBB, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

"Alasan (Yusril) mundur itu sebagian sudah diketahui di media, bahwa mundurnya beliau ingin berada di luar partai sebagai orang yang profesional, sebagai orang yang tidak terikat dengan Partai Bulan Bintang, oke monggo," sambung dia.

Singkat cerita kata Afriansyah, ditunjuk anggota Mahkamah Partai Bulan Bintang yakni Fachri Bachmid sebagai Pj Ketua Umum pengganti Yusril.

Menurutnya, penunjukkan nama Fahri Bachmid itu juga menuai polemik, karena yang menentukan langsung adalah Yusril Ihza Mahendra dan Majelis Syura PBB tanpa adanya voting terlebih dahulu.

"Disinilah timbul rame, permintaan pak Yusril dengan ketua majelis syuro untuk menunjuk pak Fahri itu timbul polemik. Di dalam suasana yang rame itu ada yang meminta supaya tidak boleh aklamasi atau menunjuk, Karena di dalam sini demokrasi harus dibangun," kata dia.

Alhasil kata dia, voting dilakukan untuk menetapkan pengganti Yusril Ihza Mahendra sebagai Pj Ketua Umum DPP PBB. Dalam momen ini, Afriansyah Noor maju sebagai salah satu kandidat.

Hanya saja, perolehan suara dari Afriansyah Noor kalah dari Fahri Bachmid.

"Dan akhirnya dalam kesepakatan seluruhnya menginginkan sudahlah kita voting saja," kata dia.

"Voting dari voting dihasilkan rapat itu pemilihan saya dapat 20 suara, pak Fahri Bachmid itu 29 suara, dari 29 suara menanglah Fahri Bachmid," sambungnya.

Namun dalam rapat penentuan Pj Ketua Umum itu, Yusril yang statusnya bukan lagi pimpinan PBB justru menjadi ketua rapat.

Yusril justru memberikan keputusan atas rapat penetapan Pj Ketua Umum PBB.

"Cuma karena ingin suasana kondusif, saya menenangkan pendukung saya 'sudahlah enggak usah ribut-ribut', kemudian kita bersepakat, yang mencoblos pun pak Yusril, jadi unsur yang mencoblos dari DPP itu pak Yusril, harusnya bisa salah satu wakil ketua umum atau siapa, tapi karena saya juga tidak menginginkan tidak ada ribut-ribut saya bilang sudah lah," kata dia.

Singkat cerita kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) itu, pada Senin 20 Mei 2024, ada pihak yang mengaku diutus oleh Yusril Ihza Mahendra datang ke Kantor DPP PBB untuk meminta kop surat dan stempel kepada kepala sekretariat.

Dirinya merasa janggal dengan kondisi tersebut, alhasil meminta kepada kepala sekretariat untuk memastikan kepada Yusril Ihza Mahendra.

Baca juga: Eks Sekjen PBB: Fahri Bachmid dkk Sempat Geruduk Kantor DPP dan Ganti Seluruh Kunci Ruangan 

"WA nya saya masih simpen screenshootnya, betul yang menyuruh adalah pak Yusril meminta kop surat dengan stempel. Saya tidak punya pretensi, tidak punya pikiran apa-apa, tidak ada, tidak ada prasangka apa-apa, udah kasih," kata dia.

Namun ternyata kata Afriansyah, kop surat dan stempel itu dijadikan sampul untuk menyerahkan surat perubahan susunan pengurus DPP PBB termasuk Afriansyah Noor sebagai Sekjen ke Kemenkumham.

Afriansyah lantas mengetahui kabar tersebut dari orang yang dia kenal di Kemenkumham kalau ternyata nama dia sudah diganti dari kursi Sekjen PBB.

"Apa yang terjadi, yang terjadi adalah ada surat pengajuan usulan oleh ketua umum Yusril Ihza dengan wakil sekjen. Saya ketawa saja, bisa gak saya minta surat usulan itu? mereka gak kasih," tutur dia

"Harusnya yang mengusulkan itu ketua umum yang lama dan sekjen, kenapa sekjen tidak ada? mereka lapor "bang, nama abang diganti" kata teman-teman kumham, saya ketawa aja. "oh begitu" saya bilang. tapi karena saya gak punya bukti apa-apa, saya diam aja. saya gak percaya," tukasnya.

Atas kondisi ini, Afriansyah menilai kalau ada kejanggalan dari penetapan jabatan Sekjen DPP PBB yang baru dengan penunjukan Mohammad Masduki.

Sebab kata dia, dalam surat usulan ke Kemenkumhan itu ada tanda tangan dari Yusril Ihza Mahendra yang sudah bukan lagi sebagai Ketua Umum PBB.