“Di antaranya layanan Visa dan izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), layanan paspor, layanan Visa on Arrival, (Visa) on Boarding, layanan manajemen dokumen keimigrasian,” papar Hinsa.

Berdasarkan data Kominfo, layanan publik yang terhubung PDN dan telah pulih diantaranya SIKaP - Sistem Informasi Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), layanan di sistem Pemerintah Kota Kediri, juga sistem perizinan Kemenko Marves.

6. Mirip Serangan Siber yang Dialami BSI

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) sementara mirip-mirip dengan serangan siber yang menyasar Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan mengatakan meski mirip, namun serangan siber di PDN sementara di Surabaya punya varian ransomware yang berbeda.

"Mirip tapi berbeda variannya. Tapi kita belum bisa menyatakan di sini karena hasil forensik belum selesai," ungkap Samuel dalam konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, seperti ditayangkan Youtube Kominfo TV, Senin (24/6/2024).

Adapun serangan dan penyanderaan data yang dilakukan peretas kepada PDN sementara di Surabaya, memanfaatkan ransomware varian baru, hasil mutasi dari LockBit 3.0.

Saat ini hal yang masih dilakukan adalah proses investigasi digital forensik. Terkait kendala, lantaran ini merupakan ransomware varian baru, maka Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan berbagai organisasi baik dalam dan luar negeri perihal penanganan serangan siber tersebut.

7. DPR akan Panggil Menkominfo

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Hal ini terkait dugaan serangan ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo.

"Kalau dalam beberapa hari ke depan belum ada perbaikan, kita akan panggil Menkominfo," kata Meutya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Meutya mengatakan, DPR akan menelusuri dugaan PDN Kominfo diserang ransomware.

"Nanti kita lihat ya, karena yang utamanya juga adalah mencari tahu ini masalahnya apa, apakah ada malfungsi di tingkat cyber security kita atau memang ada serangan," ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini DPR sedang menunggu penjelasan dari pemerintah mengenai gangguan itu.

"Tetapi intinya, mau itu malfungsi mau itu serangan, masalah utamanya ada pada ketidakcakapan cyber security kita. Jadi ini yang perlu diperbaiki," ungkap Meutya.