Baca tanpa iklan
Berdasarkan pantauan, rapat berlangsung tertutup.
Usai rapat, sejumlah menteri dan kepala lembaga serta pejabat dari kementerian enggan menjawab pertanyaan awak media.
Mereka berdalih pernyataan terkait akan dan telah disampaikan oleh Hadi.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum Letjen Bambang Ismawan yang mewakili Panglima TNI.
Selain itu, informasi dihimpun sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait juga menghadiri rapat di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Bappennas, Kementerian PAN RB, BUMN, BPKP, dan Polri.
Baca juga: Roy Suryo: Serangan Hacker Harusnya Direspons Maksimal Hitungan Jam Bukan Berbulan-bulan
Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah diretas sejak 20 Juni lalu.
Hal itu disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada wartawan pada Sabtu (29/6/2024).
"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata dia.
Dia menyebut, pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN.
Audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN.
"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu," kata Ateh.
Namun, dia tidak menjelaskan soal target yang diberikan Presiden Jokowi kepada BPKP.
"Secepatnya, the sooner the better," kata dia.
Presiden sebelumnya juga telah memanggil Hinsa Siburian dan Budi Arie Setiadi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, (28/6/2024).