TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil seleksi calon siswa taruna-taruni (catar) Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2024 di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menuai protes karena diduga tidak mengakomodir putra-putri tanah Flobamora.

Hasil seleksi casis Akpol tersebut lebih didominasi nama-nama dari luar daerah tertentu.

Diaspora Lembata Sedunia yang terhimpun dalam Ata Lembata meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serius memberi atensi mengingat berpotensi terjadi hal-hal berbau kecurangan atau nepotisme.

Baca juga: Advokat Wilvridus Watu Ikut Pertanyakan Mengapa Mayoritas Casis Akpol Polda NTT 2024 dari Luar NTT

“Untuk memastikan apakah dalam proses seleksi itu terjadi hal-hal berbau kecurangan atau nepotisme kami minta Kapolri Pak Listyo Prabowo membentuk tim investigasi kasus ini,” ujar Anggota Ata Lembata Petrus Bala Pattyona kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Menurut Bala Pattyona, mencermati hasil seleksi casis Polri di Polda NTT hampir yang lulus kebanyakan bernama dari luar NTT banyak pihak di NTT dengan nada keras memprotes mengapa 11 casis Polri berasal dari kalangan tertentu.

“Bahkan ada yang mengatakan empat orang casis yang lulus seleksi sekampung dengan Kapolda NTT Daniel Tahi Silitonga. Karena itu Kapolri Pak Listyo perlu segera membentuk suatu tim investigasi. Bisa saja nama-nama yang lolos dianggap bukan orang asli NTT,” kata Bala Pattyona, pengacara kelahiran kampung Kluang, Desa Belabaja (Boto) Pulau Lembata.

Menurutnya, cara memastikan casis yang lolos seleksi bukan orang NTT, misalnya dengan memeriksa data kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, dan ijazahnya untuk memastikan apakah calon siswa tersebut lahir, besar dan menamatkan sekolahnya di NTT.

“Ini penting karena bisa saja nama-nama yang tak akrab di NTT ternyata lahir dan besar serta sekolah di NTT. Seandainya data kependudukan seperti KTP yang dibuat sebulan bahkan beberapa hari menjelang seleksi atau numpang KK, maka patut dianulir Kapolri melalui Panitia Seleksi Polda NTT,” kata Bala Pattyona.

Bala Pattyona menegaskan langkah membatalkan atau menganulir hasil seleksi tersebut tepat karena kehadiran casis dadakan itu telah mengambil kesempatan dan hak putra-putri NTT.

Orang semacam ini (casis) secara legal memang orang NTT karena memiliki KTP NTT tetapi nama NTT sudah diplesetkan publik menjadi ‘Nusa Tempat Titip’ sehingga menghilangkan hak orang NTT yang diplesetkan ‘Nama Tidak Tercantum’.

Bala Pattyona menambahkan seandainya data administrasinya dari awal bermasalah tentu ada orang yang berpengaruh yang mengatur ini semua hingga lolos. Dalam proses verifikasi dari awal bila ditemukan, misalnya sekolahnya di luar NTT, entah di Bali atau Sumatera Utara, harusnya dibatalkan.

Baca juga: Viral Casis Akpol Polda NTT Banyak dari Wilayah Lain, Karo SDM Tegaskan Mayoritas Putra Daerah Asli

“Kehadiran casis mengikuti seleksi dari Polda NTT telah membatasi hak putra-putri NTT. Meski hal ini tidak ada pengaturannya, apalagi melanggar hukum. Ini soal pemerataan karena hanya 11 kuota untuk NTT. Ini juga menjadi pertanyaan mengapa untuk NTT kuotanya hanya 11 orang, sementara Sumut bisa di atas 200 orang?” ujar Pattyona.

Bala Pattyona menegaskan, semua pihak berkepentingan seharusnya memperjuangkan kuota untuk NTT harus banyak dan berlaku untuk semua lembaga misalnya TNI, Pengadilan atau hakim-hakim, kejaksaan dan semua kementerian dan lembaga harus dipikirkan.

“Jangan sampai kejadian dalam seleksi casis Polri dan di instansi lain sudah terjadi baru saling menyalahkan atau menuduh pimpinan institusi berbuat curang atau KKN,” ujar Bala Pattyona.

Pengajar Universitas Melbourne Dr Justin Wejak yang juga admin Ata Lembata mengatakan ada idiom where there is smoke, there is fire, di mana ada asap, di sana ada api.

Reaksi warga NTT terhadap berita kelulusan 11 casis taruna Akpol asal Polda NTT bukan tanpa sebab.

Media-media online, media konvensional maupun media sosial, cenderung melaporkan bahwa dari nama-nama peserta ujian yang lulus diduga cuma satu peserta ‘asli’ NTT.

“Jika dugaan itu terbukti betul maka pertanyaan maha penting yang perlu diselidiki secara tuntas adalah mengapa, why? Reaksi itu ibarat ‘asap’, dan berita kelulusan ibarat ‘api’. Maka, hemat saya yang perlu diselidiki selanjutnya sekarang mestinya bukan ‘smoke’ atau asap (reaksi), melainkan ‘fire’ atau api (aksi=kelulusan peserta pendatang). Persepsi ‘asli-pendatang’ tidak boleh diremehtemehkan,” kata Justin, dosen Universitas Melbourne, Australia.

Baca juga: Ada 3 dari 5 Begal Casis Bintara Polri di Jakbar Ternyata Residivis, Ada Sampai 5 Kali Masuk Bui

Sedangkan admin grup lainnya, Ansel Deri menegaskan, hasil seleksi casis Polri Polda NTT tahun 2024 paling buruk dan tak mencerminkan penghormatan dan penghargaan atas SDM anak muda NTT yang berniat mengabdikan diri di korps Bhayangkara.

Kapolda NTT dan Panitia Seleksi Casis Polri di Polda NTT tak perlu memberikan penjelasan panjang lebar namun dianulir saja.

“Pak Kapolda NTT dan Panitia Seleksi segera menganulir hasil seleksi itu. Saya pikir anak-anak muda NTT juga punya kemampuan tapi kalau mereka tidak lolos seleksi maka itu akan jadi pertanyaan publik dan berpotensi mempermalukan Polri secara kelembagaan. Pak Kapolri perlu segera memberikan atensi soal ini serius,” ujar Ansel Deri, warga diaspora asal Lembata.

Praktisi hukum yang juga warga diaspora lainnya, Mathias Lado Purab, SH, MH menambahkan intinya hasil seleksi casis Akpol dari Polda NTT sebanyak 11 orang dan diduga empat orang adalah keluarga dari Kapolda NTT dan ini menjadi pertanyaan, apalagi yang lolos seleksi hanya satu putra daerah NTT.

“Apakah orang NTT tidak punya kesempatan yang sama dengan dengan daerah lain? Atau memang praktek-praktek seperti itu sering terjadi saat penerimaan para calon taruna Akpol. Kapolri Jenderal Pol Listyo Prabowo mesti segera menjelaskan kepada publik, khususnya masyarakat NTT,” kata Lado Purab.

Warga Lembata Diaspora di Uni Emirat Arab, Marianus Wilhelmus Lawe Wahang mengatakan kemampuan anak-anak muda NTT tak jelek-jelek amat. Menurutnya, dunia tahu NTT adalah gudang orang pintar kelas dunia sehingga hasil seleksi casis Polri di Polda NTT yang didominasi nama orang luar adalah pengalaman miris dan memprihatinkan bagi publik tanah Flobamora.

“Negara melalui Polri mesti mulai memikirkan aspek pemerataan dalam proses seleksi casis Polri di Polda NTT. Kita tidak bicara soal adik-adik peserta dari luar NTT karena mereka juga punya hak setara dengan teman-temannya di NTT tetapi melihat hasil seleksi yang didominasi nama dari luar itu bentuk pelecehan terhadap kesiapan SDM NTT. Pak Kapolri Listyo mesti serius memberi atensi atas kasus ini,” kata Marianus dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Senin (8/7).

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, sebuah unggahan viral di media sosial yang memperlihatkan sebuah list nama yang disebut merupakan calon siswa (casis) Akpol dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah lulus.

Baca juga: Viral Casis Akpol Polda NTT Banyak dari Wilayah Lain, Kapolda: Saya Tidak Bisa Intervensi Hasil

Dari unggahan akun TikTok @laurensiuslebatuk tersebut, terlihat ada 11 nama casis Akpol dari Polda NTT yang sudah lulus dan disebut akan dikirim ke Mabes Polri.

Namun nama-nama tersebut disorot netizen lantaran dianggap mayoritas bukan putra asli NTT.

Adapun 11 casis Akpol itu adalah Yudhina Nasywa Olivia (Wanita), Arvid Theodore Situmeang, Reynold Arjuna Hutabarian, Mario Christian Bernalo Tafui, Bintang Lijaya, Ketut Arya Adityanatha, Brian Lee Sebastian Manurung, Timothy Abisai Silitonga, Muhammad Rizq Sanika Marzuki, Madison Juan Raphael Karna Silalahi, dan Lucky Nuralamsyah.

Namun Polda NTT menepis isu yang menyebut calon taruna (catar) Akpol yang lulus mayoritas dari dari lain di luar NTT.

"11 orang peserta yang dinyatakan lulus terpilih sidang kelulusan Tk Panda (Panitia Daerah) satu orang asli putra daerah NTT, lima orang putra daerah yang lahir dan besar di NTT, lima orang pendatang yang sudah menetap di NTT," kata Karo SDM Polda NTT, Kombes Satria Yusada saat dihubungi, Sabtu (6/7/2024).

Satria menyebut dalam proses perekrutan calon taruna Akpol sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pengawasan ketat.

"Dalam semua tahapan rekrutmen juga melibatkan pengawas internal dan pengawas eksternal untuk mengawasi proses seleksi yang transparan," tuturnya.

"Proses kelulusan seleksi calon taruna dan terpilihnya calon taruna yang mengikuti seleksi TK Pusat Akpol di Semarang," sambungnya.