Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal rumitnya birokrasi di Indonesia.

Kerumitan prosedur birokrasi tersebut masih banyak ditemukan di lapangan, baik di pusat maupun daerah.

Hal itu disampikan Jokowi saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024).

"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah," katanya.

Padahal menurut Presiden pemerintah sudah banyak melakukan deregulasi dan debirokratisasi. 

Baca juga: Posisinya Akan Digantikan Prabowo, Jokowi Minta Dukungan BPK Agar Masa Transisi Berjalan Baik

Namun regulasi yang tidak sinkron masih saja ditemukan.

Menurut Presiden kerumitan tersebut dapat menjadi sumber ketakutan aparat pemerintah.

Karena apabila ada birokrasi yang dilanggar maka akan disalahkan.

"Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita," katanya.

Oleh karena itu Presiden berharap reformasi struktural yang telah berjalan saat ini sangat penting untuk terus dilanjutkan.

Sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur harus dilakukan agar pemerintahan berjalan efektif.

"Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," pungkasnya.