TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adik presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak ingin dan tidak akan menaikkan utang negara tanpa menaikkan pendapatan.

Hal ini diungkapnya dalam wawancara di London kepada Financial Times. Ia yakin Indonesia dapat mempertahankan peringkat peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara.

Baca juga: Tim Prabowo Pastikan Pemerintahan Mendatang Disiplin dan Pruden Kelola Fiskal

“Idenya adalah menaikkan pendapatan negara dan kemudian menaikkan utang,” kata Hashim seperti dikutip Kamis (11/7/2024).

Hashim mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan pruden bagi Indonesia, dan menurut Bank Dunia, 50 persen dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.

Adapun jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” tutur Hashim.

Baca juga: Bappenas Tak Setuju Investor Family Office Dapat Insentif Fiskal, Faisal Basri: Awas Pencucian Uang

Menurut Hashim, kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.

Sebelumnya, pada bulan lalu, Juni, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono juga telah mengatakan hal serupa bahwa Prabowo tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).

"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi," kata Thomas.

Pernyataan Thomas ini menyangkal laporan Bloomberg sebelumnya yang menyatakan rumor Prabowo akan menaikkan rasio utang negara hingga level tersebut. Laporan itu kemudian merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Thomas menyatakan bahwa Prabowo sendiri belum mentargetkan tingkat utang dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai fiskal.

"Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," kata Thomas.

Dia pun memastikan bahwa tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani tengahberfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara, dan mencari ruang anggaran untuk program-program yang penting, seperti menyediakan makanan bergizi untuk para siswa di sekolah dan gizi untuk ibu hamil.