TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kolaborasi antara ilmuwan dengan pengambil kebijakan merupakan hal yang penting dalam menghadapi tantangan global khususnya perubahan iklim.

Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Action (IRSA) 2024 menjadi ajang bagi ilmuwan dan pembuat kebijakan untuk menghadirkan kemajuan penelitian terkini dalam upaya mengatasi krisis iklim di Indonesia.

Konferensi Internasional IRSA 2024 juga menghadirkan program SKALA, Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar.

Program SKALA mendukung pelaksanaan Konferensi Internasional IRSA 2024 yang secara khusus menyelenggarakan sesi paralel terkait manajemen keuangan publik, penggunaan data untuk tata kelola, dan penyediaan layanan dasar yang inklusif.

Dalam upaya untuk memperkuat tata kelola data di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Maluku, diadakan sesi diskusi yang menggabungkan berbagai pemangku kepentingan.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Maliki, mengatakan Indonesia kini tengah melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yakni sebuah sistem pendataan kependudukan yang dapat menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Dukung Perubahan Wantimpres ke DPA, Syarief Hasan: Pemilihan Anggota DPA Tergantung Presiden

Menurut Maliki, data yang mencakup seluruh penduduk menjadi bekal utama bagi pemerintah pusat, daerah, bahkan swasta untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Penggunaan data yang akurat dan komprehensif juga bisa sebagai dasar, kebijakan, serta membuat program-program yang dirancang dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

“Apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sebenarnya salah satunya menggunakan data dengan baik. Dengan adanya desentralisasi berarti bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah ini juga harus betul-betul tahu datanya seperti apa. Kita kasih data tentunya harus lebih akurat, tetapi dalam yang lebih penting lagi adalah setelah memegang data bagaimana harus bisa dimutakhirkan, harus bisa lebih up to date, harus bisa lebih akurat,” kata Maliki di acara Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Action (IRSA) 2024 di Maluku, Ambon, Senin (15/7/2024).

Meskipun data merupakan aset berharga, Maliki mengungkapkan bahwa tantangan signifikan masih ada.

Karena itu diperlukan kolaborasi lintas-sektor dalam membangun ekosistem data yang lebih tangguh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Perubahan Iklim hingga Faktor Produksi Dinilai Jadi Alasan Pemerintah Impor Beras

“Jadi ini yang kami harus yakinkan kalau pemerintah daerah sudah punya data, harusnya mereka punya kemampuan nanti untuk melakukan pemutakhiran dan juga validasi. Keamanan data pribadi ini juga harus kita pegang, kemudian koordinasi antar sektor dan juga nanti meningkatkan kapasitas SDM untuk kembali lagi ke pemerintah daerah,” ujar Maliki.

Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy menekankan pentingnya data dalam mendukung pembangunan lokal serta penelitian di tingkat daerah.

Fredy mengatakan, data bukan hanya merupakan instrumen untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, tetapi juga krusial dalam meningkatkan tata kelola data pemerintah daerah.