Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berbicara terkait usulan penghapusan larangan prajurit terlibat bisnis dalam wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 atau UU TNI yang kini menjadi perbincangan publik.
Menurut Maruli, alasan TNI tidak boleh terlibat dalam bisnis mirip dengan alasan TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis yakni terkait dengan penggunaan kekuatan.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri tradisi penerimaan Perwira Remaja TNI AD Abituren Akmil TA 2024 di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat pada Selasa (16/7/2024).
"Sebenarnya sama dengan pemilihan itu. Tentara harus keluar dulu supaya jangan menggunakan kekuatannya. Jadi kalau kita berbisnis, kata-kata bisnis itu bagaimana? Kalau misalnya kita buka warung, apa berbisnis itu? Ya kan? Kalau misalnya jual beli motor atau apa, ya kalau dia belinya benar tidak menggunakan itu ya. Jadi berbisnis ya bisnis," kata dia.
"Yang nggak boleh itu saya tiba-tiba mengambil alih menggunakan kekuatan. Itu nggak boleh. Itu juga saya kira dengan zaman demokrasi sekarang ini sudah nggak ada lagi lah mempergunakan kekuatan. Sekarang tentara takut sama media kok. Takut sama TikTok ya kan? Ngeri itu tentara sudah dilatih tembak-tembakan juga sama TikTok takut sekarang ini. Itu kenyataan yang terjadi," sambung dia.
Ia pun mengajak untuk melihat lebih jauh terkait dengan potensi penyalahgunaan kekuataan dalam berbisnis baik dari kualitas personel hingga latar belakang pendidikan.
Baca juga: Prabowo Mau Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, KSAD Maruli Tunggu Perintah
Karena itu, menurutnya tidak ada masalah apabila prajurit ingin berbisnis selama bisnis tersebut legal.
"Jadi nggak ada masalah mau bisnis. Memang kalau saya mau jualan apa gitu, jadi agen yang legal, kenapa nggak boleh? Karena kan batasan bisnisnya susah ini. Masa' kalau sampingan kita jualan rokok karena memang kurang uang, kan halal. Kan di luar jam kerja," kata dia.
"Kecuali kalau media masuk harus beli rokok saya. Nah itu nggak boleh itu. Nggak usah terlalu di ini-iniin lah. Kita kan semakin baik semua hukumnya. Nggak bisa lagi sewenang-wenang. Boro-boro ini. Kan tahu sendiri rekan-rekan media. Kasus-kasus 10 tahun saja bisa terungkap lagi," sambung dia.
Ia pun mengungkapkan pengalaman pribadinya ketika menjadi KSAD.
Baca juga: Bertemu AHY, KSAD Maruli Simanjuntak Sebut Bahas Aset Milik AD yang Belum Bersertifikat
Setelah menjadi KSAD, ia mengaku justru semakin takut.
Karena itu, ia pun kerap mewanti-wanti perangkatnya baik sopir maupun pengawalan bermotor untuk terus berhati-hati dalam menjalankan tugas.
"Pikir saya berani jadi KSAD? Makin penakut sekarang ini jadi KSAD. Saya pikir udah paling hebat itu dulu menjadi KSAD bisa segala macam. Di jalan saja malah saya marahin sopir, hati-hati," kata dia.
Terkait dengan wacana kebangkitan Orde Baru melalui revisi UU TNI, ia mengaku mendukung masyarakat untuk belajar sejarah.
Akan tetapi menurutnya saat ini, zaman telah berbeda.
Menurutnya, berbicara kebangkitan Orde Baru terlalu jauh dari realita saat ini.
Orde Baru baginya sudah tidak ada.
"Orde Baru terlalu jauh. Ini yang generasi sekarang boro-boro tahu Orde Baru. Bapaknya mereka saja mungkin banyak yang lahir sesudah Orde Baru ini. Kan masih ada leting berapa ini yang paling muda. Ada leting 98. Sudah nggak ada Orde Baru, sudah punya anaknya saja sudah," kata dia.
"Tetap saja masih ngomong Orde Baru. Begitu kira-kira. Nggak apa-apa belajar sejarah bagus. Saya juga dukung lah," sambung dia.
Begitu pula dengan wacana kembalinya dwi fungsi ABRI yang mencuat belakangan ini khususnya terkait dengan perluasan penempatan prajurit aktif TNI di Kementerian dan Lembaga dalam revisi UU TNI.
Ia mengaku tidak merasakan dwi fungsi ABRI di zaman Orde Baru.
"Beda dong itu Dwi Fungsi. Jadi begini, saya sendiri kan tidak merasakan Dwi Fungsi itu. Saya lulusan 1992, sudah terakhir-terakhir, kita tidak mengerti, masih letnan- letnan tahunya jadi Danton saja," kata dia.
"Jadi kalau menurut saya ada orang yang nyangkut-nyangkut ke zaman dulu lagi, sejarah adalah tempat pembelajaran, tetapi mari kita berpikir saat ini ke depan baru kita belajar sejarah," sambung dia.
Menurutnya penempatan prajurit TNI aktif di kementerian lembaga tetap mengikuti proses seleksi sesuai dengan kemampuan.
Ia mengatakan dalam perkembangannya selama ini banyak prajurit TNI yang juga nengenyam pendidikan lain.
Maruli mencontohkan dirinya yang merupakan lulusan Magister jurusan economic development di Amerika Serikat.
Ia mengaku ilmu yang telah didapatkannya tersebut sudah dipraktekan di dunia militer khususnya terkait konsep pembukaan lahan maupun sistem pengairan di daerah-daerah.
Maruli pun mengatakan banyak teman sejawatnya yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, hukum, dan lainnya.
"Maaf nih kalau bilang begini. Menteri kesehatan apakah dokter? Kan tidak juga. Management, leadership, itu penting. Ini juga perlu dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Kita ingin membangun, kita punya doktrinnya adalah berbakti kepada negara dan bangsa. Kita punya kemampuan. Kan sayang," kata dia.
"Teman-teman saya di tentara ini sudah tour of duty, tour of area, mengerti di ujung-ujung, sekarang berapa persen orang yang mengerti tentang dari Sabang sampai Merauke? kan banyaknya di tentara," sambung dia.
Dengan demikian, menurutnya urusan tentara tidak harus selalu perang.
Ia pun mencontohkan keterlibatan TNI dalam penanggulangan pandemi covid-19 hingga urusan pertanian.
"Nah pengalaman-pengalaman ini kan bisa digunakan, bukannya kita mau bikin Orde baru lagi. Kok pikirnya kesitu terus?" kata dia.
"Sekarang orang yang berpikir-berpikir seperti ini, maaf ya, jangan jadi berfikir masa lalu lah. saat ini tantangan bagaimana ke depan belajarlah dari masa lalu, boleh. Tapi yang saya bilang ini generasi-generasi sekarang ini Orde Baru, dia sejarah saja dia tahunya ya," ucap Maruli.