Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan permohonan penambahan anggaran 2024 kementerian yang dipimpinnya telah disetujui Kementerian Keuangan.
Diketahui Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 675,89 miliar untuk tahun 2024.
Penambahan anggaran itu dalam rangka mempercepat penyelesaian sejumlah program.
"Alhamdulillah berarti sudah semua, dan artinya bisa segera digunakan secara tepat sasaran dan mempercepat semua target pencapaian," kata Menteri AHY di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Atas penambahan anggaran itu Menteri AHY menegaskan akan melakukan sejumlah percepatan.
"Saya punya cita-cita tentunya menuju Oktober dan Desember 2024. Ada sekian bulan yang kami akan lakukan percepatan," jelasnya.
Ia menerangkan selain Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kementeriannya juga ingin mewujudkan kantor-kantor pertanahan yang mampu melayani sertifikat dan layanan elektronik lainnya.
"Oleh karena itu, ini juga terus kami gencarkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden dengan semakin banyaknya kita melakukan alih media," kata Menteri AHY.
"Ini sebetulnya akan memudahkan semua dan juga mempercepat termasuk juga menjadikan semuanya lebih efisien," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah meminta tambahan anggaran ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri AHY meminta tambahan anggaran sebesar Rp675,87 miliar. AHY berdalih, tambahan anggaran itu demi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca juga: Menteri AHY Beberkan Tiga Tantangan Kebijakan Satu Peta, Ini Daftarnya
Dalam rapat Komisi II DPR RI pada Senin (25/3/2024), AHY menyampaikan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait dengan penambahan anggaran tersebut.
AHY pun menerangkan, bahwa tambahan dana ituakan digunakan untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebesar Rp350 milar.
Kemudian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak Rp100 miliar dan untuk penyiapan persiapan 104 Kabupaten/Kota lengkap dan transformasi digital Rp225 miliar.
Lebih lanjut AHY menyebut kementeriannya juga akan melaksanan tiga arahan dari Presiden Jokowi.