News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Makan Bergizi Gratis Rp 7.500 Bukan Keputusan Resmi, Anggaran Masih Dikaji

Editor: Anita K Wardhani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi pemberian makanan gratis. Perbincangan terkait anggaran makan bergizi gratis bagi siswa dipangkas menjadi Rp 7.500 per anak hanyalah rumor.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi menegaskan perbincangan terkait anggaran makan bergizi gratis bagi siswa dipangkas menjadi Rp 7.500 per anak hanyalah rumor.

Isu itu diketahui mulanya disampaikan ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan.

Baca juga: Ratusan Orang di Purwakarta Keracunan Makanan Gratis yang Dibagikan di Masjid, Polisi Usut

Dia juga menyebut kalau Heriyanto hanya mengklaim diajak berdiskusi dengan tim Prabowo mengenai makan bergizi gratis.

Isu itu lantas menjadi perbincangan yang ramai di publik, mengingat anggaran yang terbilang cukup kecil.

"Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut. Bukan statement resmi dari tim," kata Hasan dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (19/7)/2024).

Hasan mengatakan, saat ini fokus utama dari presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka adalah memberikan menu makanan yang bergizi sesuai standar kecukupan gizi.

Baca juga: Jika Makan Gratis Pangkas Subsidi BBM, Pakar Prediksi Akan Muncul Masalah Baru

Dimana kata dia, fokus tersebut hingga kini masih terus dikaji dengan melibatkan ahli gizi.

"Jadi ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi," ujarnya.

Makanan Bergizi ()

Adapun soal anggaran makan bergizi setiap siswa menurut Hasan, saat ini juga masih dilakukan pengkajian. Sebab menurut dia, banyak ide dan masukan dari berbagai pihak kepada tim sinkronisasi dengan detail dan belum ditetapkan angka tertentu.

"Semua sedang dikaji dan diujicoba dengan sangat detil oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kita adalah ketercukupan gizi," ujarnya.

Hasan menjelaskan, wilayah di Indonesia sendiri memiliki keberagaman sumber gizi sehingga masing-masing wilayah memiliki menu lokal yang berbeda satu sama lain.

Pemenuhan standar gizi pun akan disesuaikan ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal tersebut.

"Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. Dari sisi harga tentu juga akan berbeda-beda nilainya," tegas Hasan.

Wakil Presiden terpilih RI Gibran Rakabuming Raka juga merespons terkait rumor pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per anak tersebut.

Mantan Wali Kota Solo itu, meminta semua pihak tidak berbicara apapun hal yang belum pasti.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu. Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucapnya.

Gibran menyatakan, selama ini uji coba makan bergizi gratis menggunakan anggaran Rp 15.000 per-siswa. Hanya saja, angka itu baru uji coba dan Gibran menyatakan belum ada kepastian soal harga atau anggaran tepatnya.

"Selama ini uji cobanya Rp 15.000. Tunggu saja kepastiannya ya," tandas Gibran. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan anggaran makan bergizi gratis Rp 7.500 di daerah tertentu sudah sangat besar. "Untuk daerah tertentu itu sudah sangat besar," kata Muhadjir.

Kata Muhadjir saat ini kebijakan soal anggaran makan bergizi bratis masih digodok dan belum ada keputusan final. "Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah. Dia mengatakan harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya. (Tribun Network/igm/riz/wly)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini