Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - DPR RI siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2, pada bulan Juli 2024 ini.
Pertemuan dengan parlemen-parlemen negara kawasan pasifik ini akan digelar di Jakarta pada 24-26 Juli 2024.
16 negara kawasan pasifik bakal diundang dalam perhelatan ini.
Acara ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara Pasifik melalui berbagai kerja sama.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, menyebutkan bahwa tujuh parlemen negara Pasifik telah mengonfirmasi kehadiran mereka dalam acara regional ini.
Fadli Zon mengatakan, forum ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018.
Namun, karena Covid-19 terdapat penundaan, belum lagi DPR RI pada tahun 2022 menjadi tuan rumah IPU.
"Oleh karena itu, baru sekarang kita bisa melaksanakan pertemuan yang kedua ini, dan kita berharap akan ada partisipasi yang tinggi dan aktif dari parlemen negara-negara Pasifik," ujar Fadli Zon melalui keterangan tertulis, Senin (22/7/2024).
Pertemuan IPPP ini akan membahas isu-isu terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup di Indonesia, negara-negara Asia Pasifik, dan dunia.
Selain itu, acara ini juga akan merumuskan konsep pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA) di masing-masing negara untuk kepentingan bersama.
Konsep itu dinilai penting untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.
Baca juga: DPR RI Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang V Sebelum Masuki Masa Reses Terakhir
"Pertemuan ini penting untuk menyelesaikan tantangan sekarang seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan," ucap Fadli Zon.
Tema
Tema IPPP ke-2 kali ini adalah 'Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development" '
Diharapkan, hasil dari pertemuan ini akan menjadi masukan bagi The 53rd Pacific Islands Forum Leaders Meeting yang akan diadakan di Tonga pada 26-30 Agustus 2024.
BKSAP DPR RI juga memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat, yang berdampak pada peningkatan keterampilan SDM dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.
Fadli Zon menuturkan bahwa pertemuan IPPP pertama kali pada 2018 lalu menjadi pintu pembuka hubungan antara parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik.
"Forum ini akan membuka dialog dan komunikasi antar negara di kawasan Pasifik, penting bagi kepentingan nasional kita," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidatonya pada rapat paripurna penutupan masa persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, menyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang.
Termasuk diantaranya, konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di kawasan Pasifik.
Ia mengharapkan partisipasi yang tinggi dan aktif dari parlemen negara-negara Pasifik dalam IPPP ke-2 ini.
"Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di kawasan Pasifik,” kata Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna penutupan masa persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, DPR RI.
(Tribunnews.com/Milani Resti)