Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 1.138 anak binaan menerima pengurangan masa pidana bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang diperingati hari ini, Selasa (23/7/2024).
Pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional I atau pengurangan sebagian diberikan kepada 1.105 orang dan 33 orang lainnya mendapatkan pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional II atau langsung bebas.
Baca juga: 159.557 Narapidana dan Anak Binaan Terima Remisi Idulfitri, Negara Hemat Biaya Makan Rp81,2 Miliar
Besaran pengurangan masa pidana bagi anak binaan bervariasi, mulai dari satu hingga enam bulan.
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat mencatat jumlah terbanyak anak binaan penerima pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional yaitu 111 orang, disusul Kanwil Kemenkumham Sumatra Selatan sebanyak 97 orang, dan Kanwil Kemenkumham Sumatra Utara sebanyak 76 orang.
Per tanggal 12 Juli 2024, jumlah anak dan anak binaan berdasarkan sistem database pemasyarakatan berjumlah 2.153 orang, terbagi menjadi 575 anak dan 1.578 anak binaan yang berada di lembaga pembinaan khusus anak, lembaga pemasyarakatan, dan rumah tahanan negara.
Dengan diberikannya pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional ini, negara menghemat biaya makan anak dan anak binaan sebesar Rp 826.710.000.
Menkumham Yasonna H Laoly menjelaskan pengurangan masa pidana ini adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh negara kepada anak binaan yang terus berbuat baik dan memperbaiki diri.
Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi peraturan dan mengikuti program pembinaan dengan baik.
Baca juga: Lantik PPNS Baru, Ditjen AHU Kemenkumham Dorong Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
"Kami berharap, pemberian pengurangan masa pidana dapat menjadi motivasi bagi anak binaan untuk terus berkarya dan menciptakan hal-hal bermanfaat," kata Yasonna dalam keterangannya, Selasa (23/7/2024).
Pengurangan masa pidana diberikan kepada anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Konvensi Hak Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.