Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah mencermati perselisihan PBNU dan PKB.
PBNU disarankan lebih baik buat partai politik baru.
Menurutnya dengan berupaya membuat parpol baru, menjadi langkah yang tepat untuk PBNU.
Baca juga: Suleman Tanjung Sebut PKB Dalangi Unjuk Rasa di Kantor PBNU, Beberkan Sederet Bukti
Diketahui PBNU telah membentuk panitia khusus (pansus) terkait Partai kebangkitan Bangsa (PKB). Tim tersebut dibentuk sebagai upaya PBNU untuk meluruskan sejarah hubungan dengan PKB.
"Saya kira tidak akan berhasil upaya-upaya PBNU mengambil alih PKB. Tapi punya potensi berhasil mempermalukan diri mereka sendiri, entitas NU termasuk elit-elitnya yang seolah-olah mereka punya kewenangan untuk mengambil alih PKB," kata Dedi, Minggu (4/8/2024).
Menurutnya PBNU tidak punya kewenangan untuk mengambil alih PKB. Hal itu dikarenakan tidak memiliki jalur konstitusional dan organisasian untuk mengambil alih PKB.
Langkah yang paling benar, menurutnya yang pasti akan dihormati oleh banyak orang. PBNU membuat organisasi baru atau membuat partai politik baru.
"Yang nanti dalam ada dalam AD/ART-nya ditegaskan saja bahwa partai itu tunduk terhadap NU jadi semacam yayasan," jelasnya.
Baca juga: Cak Imin Respons Pernyataan Gus Yahya yang Ibaratkan PBNU-PKB seperti Pabrik Mobil
Tapi kata Dedi, jika membuat partai baru tersebut kemudian menjadi mandiri sama seperti PKB hari ini.
"Dalam AD/ART tidak disangkut pautkan dengan NU maupun dengan PBNU sama saja. Mungkin di masa depan juga akan merasa ditinggalkan, padahal bukan ditinggalkan tapi itu memang entitas yang berbeda," jelasnya.
Dikutip dari Kompas.com Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengungkapkan, PBNU berencana membentuk tim lima atau panitia khusus (pansus) terkait Partai kebangkitan Bangsa (PKB).
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa tim tersebut dibentuk sebagai upaya PBNU untuk meluruskan sejarah sekaligus merebut kembali PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU.
"PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).
Ia menjelaskan, tim lima yang sedang digagas ini akan menyerupai tim yang dibentuk oleh PBNU pada awal masa reformasi untuk mendirikan PKB.
Gus Ipul menyebutkan, tim akan segera diwujudkan setelah mendapatkkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
“Kita akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini,” kata Gus Ipul.
Menurut dia, elite PKB saat ini banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya PKB.
Bahkan, ia menuding ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan elit PKB untuk menjauhkan PKB dari struktural NU.
Duduk Perkara Konflik PBNU-PKB
Hubungan antar elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas.
Panas dingin hubungan keduanya bermula saat PBNU berencana membentuk Tim Lima atau panitia khusus (pansus) untuk kembali merebut PKB.
PBNU beralasan, PKB di era kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sudah melenceng dari sejarah pendirian partai.
Selain itu, PBNU juga merasa sebagai pemilik sah PKB.
Sebelumnya, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin dan PBNU di era KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sudah beberapa kali bersinggungan.
Di antaranya, saat PKB menggunakan Mars 1 Abad NU.
Kala itu, PBNU kecewa lantaran penggunaan mars tersebut hanya untuk kepentingan politik PKB menjelang Pemilu 2024.
Selain itu, jelang Pemilu 2024 lalu, Gus Yahya juga sempat menyebut bahwa PKB bukan partai yang mempresentasikan NU.
Persoalan PBNU dan PKB kemudian merembet ke persoalan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 di DPR RI.
Gus Yahya mengkritik keras pembentukan Pansus Angket Haji tersebut.
Ia menduga Pansus Angket Haji dibentuk lantaran masalah pribadi antara Cak Imin dengan dirinya.
Selain itu, Gus Yahya juga menduga Pansus Angket Haji ini mengincar adik kandungnya, Menteri Agama (Menah) Yaqut Cholil Qoumas.
"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," ucap Gus Yahya, dikutip dari Kompas.com, Minggu (28/7/2024) lalu.
Gus Yahya merasa tidak ada masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Sehingga, ia menilai tidak ada alasan yang cukup untuk membentuk Pansus Angket Haji di DPR RI.
"Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain. Kalau perlu bikin survei. Sebetulnya enggak ada yang menurut saya," kata Gus Yahya.
Karena itulah, Gus Yahya melihat bergulirnya Pansus Angket Haji ini bernuansa politis. Sebab, pansus tersebut bergulir di tengah upaya PBNU merebut kembali PKB.
PKB Bantah Tudingan Gus Yahya
Kecurigaan Gus Yahya itu langsung dibantah Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq.
Maman mengatakan, pengguliran hak angket haji murni untuk perbaikan manajemen haji.
PBNU pun diminta untuk tak ikut campur dalam urusan politik yang tengah bergulir di DPR.
"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," kata Maman dalam keterangannya, Senin (29/7/2024)
"Pansus haji itu formal, resmi dan konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," imbuhnya.
Maman juga memastikan Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk menjamin peningkatan pelayanan haji di masa mendatang.
Menurutnya, PBNU seharusnya berterimakasih atas adanya pansus angket ini lantaran warga NU nantinya akan menikmati peningkatan pelayanan haji.
PKB: PBNU Era Gus Yahya Selalu Mengganggu
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, PBNU di masa kepemimpinan Gus Yahya kerap mengganggu dan menggembosi partainya.
Padahal, menurutnya, selama ini PKB selalu menghormati PBNU yang menjaga jarak dari semua partai politik.
"Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul (Sekjen PBNU), PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB," kata Jazilul, dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2024).
Jazilul juga menuding PBNU tak pernah mengapresiasi prestasi PKB pada Pemilu 2024.
Padahal, PKB terbukti meraih prestasi dengan jumlah kursi DPR yang naik drastis. PKB mendapat 68 kursi di DPR, dari sebelumnya hanya 58.
Karena itu, Jazilul meengaskan, yang bermasalah adalah orang-orang yang mengurus PBNU saat ini, bukan lembaganya.
"Karena konsolidasi kultural antara struktur PKB dengan kultur NU di bawah berjalan sangat baik. Jadi itu melecehkan suara-suara nahdliyin yang memilih PKB dong," kata Jazilul.