Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh rakyat Indonesia, Senin (1/8/2024) lalu.
Permohonan maaf itu disampaikan Jokowi saat acara zikir dan doa bersama menyambut HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2024) malam.
Jokowi meminta maaf atas segala kesalahan selama memimpin negara bersama wakil presiden Ma'ruf Amin.
Menurut Hasto, kebijakan Presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan permintaan maaf dahulu.
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat," ujar, Hasto Kristiyanto, Sabtu (3/8/2024) malam.
Ia mencontohkan soal kebijakan impor beras, yang menurutnya data impor tersebut ternyata manipulatif.
Hasto menyinggung data impor beras karena tahun ini Indonesia impor sebanyak 6 juta ton.
"Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif."
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu," pungkas Hasto.
Sebelumnya, sejumlah elit partai politik juga mengingatkan soal janji-janji Jokowi selama menjabat hampir 10 tahun ini.
Baca juga: Ahok Sebut Wajar Jokowi Minta Maaf ke Rakyat Jelang Lengser
Termasuk diantaranya disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PKB mengingatkan janji-janji Jokowi yang belum diselesaikan selama memimpin Indonesia.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa permintaan maaf sebagai pribadi pasti akan dimaklumi.
Namun, menurutnya, masyarakat bakal mencatat apa saja program atau janji yang belum dituntaskannya.
"(Permintaan maaf) sebagai pribadi akan dimaklumi," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024) dikutip dari Kompas.com.
"Tapi, sebagai Presiden, masyarakat Indonesia mencatat mana yang belum selesai, mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai janjinya," lanjutnya.
Jazilul mengatakan, sebagai seorang presiden harusnya menyelesaikan janji-janji yang pernah disampaikan pada publik.
"Kepercayaan yang sudah diembannya, terkait dengan mandat sudah sampai mana?”
"Karena masyarakat berharap pelaksanaan dari janji-janji dan presiden juga digaji," ujar Jazilul.
Menurutnya, di sisa-sisa terkahir waktu menjabat ini, Jokowi perlu memperbaiki dan menyelesaikan segala pekerjaan rumah yang belum tuntas.
"Banyak yang harus diperbaiki, termasuk janji pertumbuhan ekonomi juga belum terpenuhi, janji untuk menegakkan demokrasi juga masih dalam tanda kutip, ada yang belum merasakan kepuasan itu,” kata Jazilul.
Meski demikian, Jazilul yakin masyarakat bakal memberikan maaf dan mewajarkan permohonan maaf Jokowi tersebut.
PKS Minta Jokowi Evaluasi
Di sisi lain Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai Jokowi lebih baik menyampaikan catatan kekurangan selama 10 tahun menjabat.
"Bagusnya Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya," kata Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum terlayani dengan baik selama 10 tahun ini.
Meski demikian, Mardani memuji sikap Jokowi yang meminta maaf kepada rakyat.
"Pemimpin yang baik mudah meminta maaf kepada rakyatnya. Walau tingkat kepuasan rakyat tinggi, tetap ada banyak yang tidak tersentuh dan terlayani," ungkapnya.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Fersianus Waku)(Kompas.com)