Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (Sekjen PKB) Hasanuddin Wahid tak memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) bentukkan PBNU yang ditugaskan mendalami hubungan PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Senin (5/8/2024).

Hasanuddin Wahid sedianya diundang untuk memberi keterangan terkait hubungan antara PBNU dan PKB yang belakangan ini tegang.

Baca juga: Ketua Umum PBNU Gus Yahya: Sudah Terlalu Banyak Darah, Terlalu Banyak Pembunuhan di Palestina

Menanggapi ketidakhadiran tersebut, anggota Pansus sekaligus Rais Syuriah PBNU KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan undangan tersebut telah disampaikan baik melalui surat fisik ke kantor DPP PKB maupun pesan eletronik sejak Jumat pekan lalu.

Undangan tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut dari keputusan yang diambil dalam Rapat Pleno pimpinan PBNU sebelumnya terkait upaya mengharmoniskan hubungan PBNU dan PKB.

Baca juga: Polemik PBNU dan PKB Berlanjut, Gus Ipul Nilai Cak Imin Cenderung Serang Pribadi Gus Yahya

"Yang harusnya hadir pada tadi jam 12.30 WIB menurut undangan kami, tetapi kami tunggu sampai jam 14.30 WIB tadi saya turun dari atas juga belum ada konfirmasi kedatangannya," kata dia saat konferensi Pers di Gedung PBNU Jakarta Pusat pada Senin (5/8/2024).
 
"Padahal sangat diperlukan hadirnya beliau tentu yang pertama silaturahim. Namanya juga sama-sama warga NU kemudian diundang oleh PBNU secara resmi," sambung dia.

Ia mengatakan pekan lalu, pihaknya juga telah mengundang mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy terkait hal yang sama.

Muhammad Lukman Edy kemudian memenuhi undangan dan menyampaikan sejumlah keterangan di antaranya terkait perubahan kewenangan Dewan Syuro PKB pada Rabu (31/7/2024). 

Atas ketidakhadiran Hasanudin Wahid, Cholil mengatakan membuka peluang untuk mengunjungi Wakil Presiden RI sekaligus mantan penasehat PKB pasca reformasi KH Ma'ruf Amin.

Namun, kata dia, siapa yang akan diundang berikutnya akan didiskusikan lebih lanjut oleh Pansus.

"Kita akan mengundang beberapa tokoh terkait yang memang punya informasi yang kita perlukan untuk bagaimana menghimpun informasi-informasi yang cukup untuk menjadi kebijakan PBNU," kata Cholil.

"Termasuk insya Allah nanti juga kita akan mendatangi, sowan, bukan manggil ya, kalau ke Pak Maruf Amin karena beliau juga dari awal yang mendirikan di PKB," sambung dia.

Cholil juga menjelaskan tugas yang dilakukannya bersama anggota pansus lainnya adalah mengumpulkan keterangan yang bisa digunakan dalam upaya mengharmonisasi hubungan PBNU dan PKB.

Baca juga: VIDEO Senin Besok, PBNU Bakal Panggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid: Beri Sinyal Bakal Absen

Keterangan tersebut, kata dia, nantinya akan disampaikan kepada PBNU untuk dimusyawarahkan guna menentukan langkah-langkah ke depan untuk kebaikan PBNU dan PKB.

Ia menjelaskan terdapat sembilan orang anggota tim termasuk dirinya dalam Pansus tersebut.

Sembilan orang tersebut yakni: 

1. Rais Syuriah PBNU KH Cholil Nafis

2. Katib PBNU  H Ikhsan Abdullah

3.  Ketua PBNU H Umarsyah 

4. Ketua PBNU Dr H Miftah Faqih

5. Ketua PBNU Dr KH Ahmad Fahrurrozi

6. Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla

7. Wakil Sekjen PBNU HS Suleman Tanjung

8. Wakil Sekjen PBNU Dr H Imron Rosyadi Hamid

9. Wakil Sekjen PBNU Dr Najib Azca.

Selain itu, Pansus tersebut dipimpin oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar dan Waketum PBNU Amin Said Husni.

Baca juga: DPP PKB Beri Sinyal Hasanuddin Wahid Bakal Absen Pemanggilan PBNU: Enggak Ada Urgensi

Saat tanya jawab dengan awak media, Cholil enggan menanggapi sejumlah pertanyaan yang ditujukan terkait konflik terbuka antara Gus Yahya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Kami dari tim panel menyampaikan tentang pengumpulan informasi. Kami belum menanggapi hal itu," kata dia.

Sebagaimana diketahui, konflik terbuka antara PBNU dan PKB mencuat dalam sejumlah momentum di antaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR.

Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan antara Gus Yahya dan Cak Imin baik di media sosial maupun media massa.