Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Novi Hariyadi menanggapi langkah Tim Penyelamat Bulan Bintang menggugat Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum HAM (Menkumham) tentang keputusan struktur pengurus baru DPP PBB ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Kata Novi, pihaknya akan menghadapi proses hukum tersebut sampai selesai. Dia juga meminta kepada seluruh kader PBB untuk tidak khawatir.
"Kami hormati dan tentunya akan kami hadapi. Saya mengimbau ke seluruh kader PBB di Indonesia, agar tidak perlu khawatir dengan upaya hukum tersebut, dan mempercayakan kepada DPP PBB untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik," kata Novi saat dimintai tanggapannya, Selasa (6/8/2024).
Tak cukup di situ, Novi juga meminta agar seluruh kadernya bisa fokus dalam agenda politik terdekat yakni Pilkada 2024.
Sebagai Ketua Bappilu, Novi menekankan agar para kader bisa mengawal agenda kemenangan PBB di seluruh wilayah Indonesia.
"Tetap fokus menghadapi Pilkada 2024 dan perkuat struktur demi pemenangan Pilkada 2024," jelasnya.
Baca juga: Dua Jam di Kantor PBNU, Lukman Edy Bicara Soal Hubungan NU-PKB yang Memanas
Terkait dengan gugatan ini, Novi juga menanggapi secara khusus pernyataan mantan Waketum PBB Fuad Zakaria yang mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra, PBB terus gagal di Pileg.
Bahkan, Fuad, juga menyebut kalau kepengurusan PBB yang baru dipimpin Pj Ketum Fahri Bachmid dinilai tak memiliki pengalaman politik.
Terkait dengan pernyataan itu, Novi menilai Fuad telah melakukan penyerangan terhadap figur Fahri Bachmid.
"Saya malah ingin bertanya balik, apa yang sudah dilakukan Fuad selama ini di PBB?" ujar Novi.
Dia justru menyinggung Fuad Zakaria merupakan politikus baru di PBB dan langsung menduduki jabatan wakil ketua umum.
Bahkan, kata Novi, Fuad selama menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBB justru ini tidak ada sumbangsih apapun untuk membesarkan partai.
"Tahu apa dia tentang perjuangan Prof Yusril terhadap PBB, hingga PBB saat ini masih eksis dalam perpolitikan di Indonesia," tegas Novi