DPR Soroti Tingginya Pengeluaran saat Upacara HUT RI di IKN: Bukankah Ini Pemborosan Anggaran?

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengkritik pengeluaran anggaran negara yang cukup tinggi untuk membiayai kebutuhan operasional upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut Guspardi, hal itu merupakan suatu pemborosan anggaran.

"Bukankah ini pemborosan anggaran? Padahal, masih banyak rakyat yang dihantui kondisi ekonomi yang berat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja sangat susah," kritik Guspardi, dikutip dari dpr.go.id, Jumat (9/8/2024).

Guspardi menegaskan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

"Jangan sampai masyarakat menilai Pemerintah terkesan tidak peka dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit, karena dikabarkan Pemerintah telah menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah untuk tamu dalam perayaan HUT ke-79 RI di IKN," ujarnya.

Selain itu, Guspardi menilai, pemerintah sepatutnya bisa lebih bijaksana dalam mempertimbangkan biaya yang membengkak untuk penyelenggaraan peringatan HUT RI di IKN.

Mengingat, fasilitas di IKN belum lengkap, sehingga akan ada banyak kebutuhan tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

“Sebenarnya miris ya. Apakah sewa mobil mewah lebih penting dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur?” ucap Guspardi.

Sebelumnya, Sekretariat Presiden (Setpres) Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan pengadaan kendaraan untuk mobilitas para tamu negara dan very very important person (VVIP).

Setpres bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur untuk menyiapkan 100 unit kendaraan.

Hal itu mengakibatkan harga sewa mobil di Kalimantan Timur meroket hingga 100 persen.

Baca juga: 7 Kantor Kemenko di IKN Bisa Diinapi Sambut Upacara HUT ke-79 RI, Jalan ke Nusantara Bisa Lewat Sini

Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Daerah (Asperda) Kaltim, Danum Kiswanto, membenarkan kenaikan harga tersebut.

"Memang benar itu terjadi peningkatan dan peningkatan harga ini terjadi sejak awal Agustus,” kata Danum, Senin (5/8/2024), dikutip dari TribunKaltim.com.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.