Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memperingati Hari Konservasi Alam, DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengundang ratusan petugas kebersihan hingga pemulung yang tersebar di Jakarta untuk berdialog dan memberikan edukasi soal daur ulang sampah hingga menjaga kesehatan.

Dipimpin oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, M.Y. Esti Wijayanti dialog berlangsung di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).

Adapun, perwakilan petugas kebersihan yang dihadir berasal dari Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Hadir pula Wakil Bendaraha Umum PDIP Yuke Yurike, jajaran Partai yakni Selly Andriany Gantina, Sri Rahayu hingga Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan. Sementara, Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turut menyaksikan secara daring.

Dalam kesempatan itu, Esti membuka dialog untuk mendengarkan curhatan hati atau curhat serta keluhan para pemulung soal permasalahan yang dihadapi selama ini.

Dimana, Esti, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP serta jajaran PDIP mendapat keluhan soal kesejahteraan pemulung, permasalahan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga minimnya perhatian terhadap petugas kebersihan dari pemerintah.

Awalnya, Muhammad Gunawan Hanafi, pemulung asal Jakarta Barat menceritakan soal minimnya perhatian terhadap dirinya selama ini. Padahal, dia sudah mendedikasikan diri untuk menjaga lingkungannya tetap bersih.

Sambil berurai air mata, Gunawan bercerita soal dirinya yang tidak pernah mendapatkan Bansos BLT hingga Bansos Sembako.

“Sekarang saya hidup sendiri. Dari lahir di Jakarta, BLT dihapus dan Bansos hilang, alasannya rumah saya enggak masuk data,” ujar Gunawan sambil berurai air mata.

Lalu, Saman, Pemulung asal Utan Kayu menyampaikan keluhan soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang belum didapatkan oleh rekan-rekannya sesama profesi.

“Kalau bisa saya minta tolong kepada Bapak/Ibu dari PDIP, saya hanya mewakili teman-teman saya yang ada di Jakarta Timur, dinas kebersihan, dan tukang sampah soal KJP. Teman-teman saya yang anaknya belum dapat KJP. Memang KTPnya Jakarta, tapi ada yang dihapus ada yang belum dapat,” ungkap Saman.

Kemudian, Saidi, Pemulung asal Klender menceritakan soal pendapatnya yang tidak menentu setiap bulannya. Sebab, selama ini dia tidak mendapatkan gaji.

Saidi mengaku hanya mendapat penghasilan dari pemberian warga dan menjual barang rongsoknya.

Bahkan, dia menyebut bahwa penghasilannya hanya Rp 500 ribu perbulan. Padahal, dirinya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga serta anak-anaknya bersekolah.

Dia juga curhat kepada Esti dan jajaran PDIP, bahwa dirinya belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak-anaknya.

“Sebagai tukang sampah, saya menaikan sampah ke mobil, jadi saya begini. Naikin sampah sudah bertahun-tahun, tidak ada gajinya. Saya hanya (mengharapkan pemberian) warga,” ungkap Saidi.

“Saya hanya dari rongsokan doang, sama orang buang sampah ngasih Rp 10 ribu, saya bagi 4. Anak saya sekolah semua, terus belum dapet KIP. Sebulan Rp 500 ribu dari rongsok. Kalau harian buat jajan anak sekolah dapat Rp 30 ribu,” sambung dia.

Saidi juga mengungkapkan, bahwa dirinya tidak lagi mendapatkan Bansos sejak 3 bulan lalu.

“Bansos sekarang saya nggak dapat Bu. Sudah sampai 3 bulanan,” ujarnya.

Mendengar keluhan para pemulung itu, Esti pun meminta kepada jajaran Partai di tingkat DPC PDIP untuk segera melakukan pendapataan.

Baca juga: PDIP Pastikan Visi Misi Calon Kepala Daerah yang Diusung Wajib Sertakan Tugas Pelestarian Lingkungan

Dalam momen itu, legislator asal Yogyakarta ini pun mendapat laporan soal masih banyaknya pemulung yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Banyak sekali ya (yang belum dapat PKH), ini PR lagi. Nanti kita berupaya sejauh mana kalau Bapak dan Ibu ada KTP, dan sudah masuk di DTKS, kita akan berproses. Karena menteri kita Bu Risma,” jelas Esti.