Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Airlangga Hartarto sudah ikhlas mundur dari kursi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin.
Doli menyampaikan pengunduran diri Airlangga Hartarto bertujuan dalam rangka menjaga soliditas Golkar menjelang Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut sekaligus membantah adanya kejanggalan di balik mudurnya Airlangga dari kursi ketua umum partai berlambang pohon beringin.
"Justru untuk menjaga itu semua supaya agenda agenda partai Golkar, agenda nasional termasuk pilkada supaya lebih smooth, lebih terjaga, maka Ketua Umum kami dengan ikhlas dengan suka rela menyatakan mundur dari partai Golkar," kata Doli kepada wartawan di rumah dinas Airlangga, Jakarta Selatan, Minggu (11/8/2024).
Dijelaskan Doli, ada sejumlah pertimbangan Airlangga mundur dari Ketua Umum Golkar.
Baca juga: Airlangga Hartarto Mundur Jadi Ketum Golkar, Desakan Serupa Sudah Terjadi sejak Tahun Lalu
Pertama, Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar.
"Tadi sudah saya sampaikan, dasar pertimbangan Pak Airlangga mundur jadi ketua umum partai itu adalah pertama untuk menjaga soliditas Partai Golkar. Keutuhan partai Golkar di dalam menghadapi agenda ke depan termasuk menghadapi agenda menjalankan masa transisi pemerintahan sampai pemerintahan yang baru," ungkapnya.
Kata Doli, Airlangga tetap berkonsentrasi dalam menjabat Menko Perekonomian RI.
Mengingat banyak program yang harus dituntaskan dalam masa transisi pemerintahan baru.
Baca juga: Plong! Airlangga Terbang ke IKN Usai Mundur dari Kursi Ketua Umum Golkar, Ketemu Jokowi?
"Jadi, transisi di masa pemerintahan Pak Jokowi ini kan harus dituntaskan dan berkesinambungkan dengan program pemerintahan yang akan datang di bawah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi ketua umum kami akan konsentrasi menangani masalah ini," ujarnya.
Airlangga Hartarto sendiri resmi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Golkar terhitung sejak Sabtu (10/8/2024).
Partai Golkar pun akan membahas pengunduran diri Airlangga Hartarto dalam rapat pleno yang akan dilaksanakan Selasa (13/8/2024).
Airlangga pun berharap proses pergantian ketua umum dapat dilakukan secara damai dalam rangka mengawal demokrasi secara baik.
"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai tertib dan dengan menjunjung tinggi marwah partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus menerus," ucap Airlangga dalam video yang diterima Tribunnews.com.
Analisis Pengamat Politik
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam mengatakan ada yang janggal di balik pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Dia menduga ada invisible hand alias tangan tak terlihat ikut campur dalam pengunduran diri Airlangga.
Menurutnya langkah Airlangga mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar tak lepas dari kuatnya benturan antar kekuatan di internal Golkar.
Lanjut dia, faksi-faksi besar di internal Golkar mulai berbenturan satu sama lain sejak jelang Pilpres 2024.
Kata dia, faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi-politik yang beragam.
"Ada yang mencoba untuk mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal, ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal yang dekat dengan kekuasaan, untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis Partai Golkar," kata Khoirul dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).
Khoirul menjelaskan benturan antara elite Golkar sempat terlihat saat Golkar sedang melakukan otak-atik komposisi koalisi Pilpres.
Saat itu Golkar sempat hampir mendekat dengan PDIP.
"Hal itu diyakini sejumlah kalangan sebagai alasan mengapa akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait kasus minyak goreng, karena manuver Airlangga dianggap tidak firm (tegas) dengan agenda kepentingan kekuatan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Khoirul pun menduga ada invisible hand yang mulai bergerak untuk mendongkel Airlangga dari jabatan kursi Ketum Golkar.
Alasannya, Golkar dianggap tidak tegas dalam mengusung calon dalam Pilkada.
"Kali ini, the invisible hand tampaknya kembali bergerak karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah Pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian."
"Karena itulah, operasi politik berjalan hingga memunculkan informasi spekulatif adanya pergerakan pemeriksaan lanjutan oleh lembaga penegak hukum atas isu lama yang belum ada kejelasan informasinya," pungkasnya.