Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai ada persoalan eksternal yang menyebabkan Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Menurutnya, sosok invisible hand (tangan tak terlihat) inilah yang mengintervensi posisi ketua umum partai berlambang pohon beringin ini.
"Saya sih melihatnya ada persoalan eksternal yang memang kelihatannya ada invisible hand yang bisa saja mengintervensi Ketua Umum Partai Golkar," ucap Ujang dalam acara Kompas Petang di Kompas TV, Selasa (13/8/2024).
Ujang membeberkan tiga syarat seseorang bisa mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Pertama, syaratnya dia adalah pejabat publik, punya jabatan. Yang kedua adalah mendapatkan restu atau izin dari presiden gitu loh itu untuk menjadi ketua. Lalu, adalah punya uang," ungkapnya.
Menurutnya, syarat mendapatkan restu dari presiden membuat siapa pun Ketua Umum Golkar tersandera oleh kekuatan politik.
"Apalagi misalkan mohon maaf, ya, kalau ketua umumnya kurang-kurang bersih gitu. Itu menjadi persoalan."
"Oleh karena itu, di situlah menjadi alat kekuasaan atau pemerintah atau siapa pun yang sedang berkuasa untuk bisa mengintervensi partai politik, termasuk Partai Golkar," ujarnya.
Ujang menjelaskan bahwa tak ada asap jika tak ada api. Airlangga tak akan mengundurkan diri jika tak ada persoalan.
"Tidak akan mengundurkan diri kalau tidak ada persoalan, kalau tidak ada yang menekan," tuturnya.
Ujang lantas merujuk pernyataan yang disampaikan Jusuf Hamka alias Babah Alun yang juga mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Baca juga: Profil Agus Gumiwang Kartasasmita, Resmi Jabat Plt Ketum Golkar
Jusuf Hamka menyebut dirinya mengundurkan diri karena dunia politik terlalu keras baginya.
"Itu juga menjadi sebuah tanda bahwa dan ada berikutnya kata-kata berikutnya, ya, bahwa ini adalah katakanlah ada dugaan tadi, ya, intervensi bagi dari mereka orang kuat dari kekuasaan orang kuat kan menyebut seperti itu," kata Ujang.
Ia kembali menekankan syarat soal izin dari presiden untuk menjadi Ketua Umum Golkar.