Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham mengatakan saat ini telah ada 34 jajaran DPD Partai Golkar di tingkat Provinsi yang mendukung Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dukungan itu muncul di tengah proses mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Idrus meyakini pengurus di empat DPD Partai Golkar tingkat provinsi lainnya juga akan menyusul memberikan dukungan.

Ia mengatakan pengurus dari 34 DPD Partai Golkar di tingkat Provinsi tersebut telah menyatakan dukungannya di antaranya melalui surat.

Surat tersebut, kata dia, tidak disampaikan melaluinya karena dirinya hanya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar.

Namun, ia memastikan dukungan tersebut karena telah berkomunikasi dengan setidaknya pengurus di 30 DPD Partai Golkar di tingkat Provinsi.

"Yang rilis kalau nggak salah sudah 34. Yang lain itu menyusul hanya masalah teknis. Dukungannya nencalonkan Bahlil sebagai Ketua Umum pengganti Airlangga," kata Idrus di Jakarta Pusat pada Selasa (13/8/2024).

Idrus menyatakan tidak melobi mereka, namun menyampaikannya secara langsung.

Ia mengatakan ada sejumlah alasan yang mendasari dukungan mereka kepada Bahlil.

"Pertama adalah selama ini kan sudah dilihat kiprahnya Bahlil. Kemudian yang kedua kekaderannya jelas. Ketiga, prestasinya jelas. Keempat, komunikasinya jelas. Kelima, itu tadi, lahir dalam sebuah proses sehingga dia sepatu miring (rajin melakukan kerja-kerja politik ke bawah)," kata dia.

"Kemudian dengan posisi yang ada itu bisa menjad perekat. Bangsa ini memerlukan pemimpin yang perekat. Apalagi di Golkar kan kumpul semua," sambung dia.

Idrus juga mengatakan secara organisasi, Bahlil memenuhi syarat untuk menduduki posisi Ketua Umum Partai Golkar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Ia mengatakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar adalah pernah menjadi pengurus DPP selama satu periode dan atau organisasi pendiri dan juga pengurus satu tingkat di bawahnya yaitu DPD 1 (tingkat provinsi) Partai Golkar.

Idrus pun sempat menunjukkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatanganinya saat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar terkait dengan kepengurusan Bahlil sebagai Bendahara DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua.

"Bahlil itu pada saat saya jadi Sekjen dan Ketua Umumnya Aburizal Bakrie itu pernah menjabat, kita SK-kan sebagai Bendahara DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua. Ini jadi memenuhi syarat, jadi kalau ada goreng-goreng seperti ini ini mungkin tidak tahu yang kita maafin," kata dia.

"Makanya kita akan beritahu makanya saya terpanggil untuk menjelaskan ya Saudara Bahlil memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya Bahlil mengaku tidak tahu menahu dengan kondisi yang terjadi pada partai Golkar pasca mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum.

Bahlil mengatakan ia bukan merupakan pengurus DPP Golkar.

"Saya enggak tahu ya, saya betul kader Golkar tapi bukan pengurus DPP. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana," kata Bahlil di IKN, Kalimantan Timur pada Senin, (12/8/2024).

Bahlil mengaku hubungannya dengan Airlangga baik dan bersahabat.

Dalam pertemuannya dengan Airlangga di IKN, kata dia, hanya membahas soal kerjaan.

"Saya sama dia sahabat baik. Kami biasa saja, biasalah ngomong kerjaan," kata dia.

Baca juga: Bukan sebagai Plt Ketum Golkar, DPD I dan DPD II Ingin Bahlil Jadi Pengganti Airlangga Hartarto

Ia enggan berkomentar soal Pilkada serentak yang akan dihadapi Golkar setelah mundurnya Airlangga Hartarto.

Termasuk saat ditanya apakah mundurnya Airlangga akan berpengaruh terhadap pencalonan sejumlah kader Golkar di Pilkada.

"Saya no komen soal itu," kata dia.