Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Jokowi kok nggak terima kasih sama Airlangga Hartarto yang sudah ngasih kendaraan khusus buat Gibran."

Hal itu dikatakan Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Prof Ikrar Nusa Bhakti saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Gedung Tribun Palmerah, Jakarta, Senin (12/8/2024) malam.

Ikrar melihat Airlangga Hartarto akhirnya juga menjadi orang yang seperti habis manis sepah dibuang, khususnya bagi Jokowi.

Publik, menurutnya, harus melihat potret ini bahwa Jokowi benar-benar Machiavelli from Java, seperti yang dikatakan oleh Sukidi.

"Bukan kata saya. Sukidi kan berapa kali menulis di majalah Tempo ataupun di Koran Kompas, bahwa ini ada Machiavelli from Java, dan juga orang yang lupa apa istilahnya itu, asal-usulnya, seperti yang juga saya tulis waktu itu, kekuasaan itu memanggil lupa. Dan ini yang terjadi dengan Jokowi," tukasnya.

Prof Ikrar mengetahui bahwa bukan hanya Airlangga Hartarto saja yang akan diajukan kasus-kasus hukumnya.

Termasuk juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Bagi Ikrar, Zulkifli Hasan merupakan ketua partai politik yang boleh dikatakan menggebu-gebu menegakkan apa yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju.

"Menjilat-jilat Jokowi, dan kemudian juga Anda tahu, yang kemudian juga memiliki ide untuk membangun Koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi ternyata bukan mustahil. Ini juga akan kemudian diajukan kembali kasus-kasus hukumnya," tuturnya.

"Baik sekarang ketika dia menjadi Menteri Perdagangan, atau dulu ketika dia menjadi Menteri yang terkait juga persoalan kayu ataupun lahan," tambah Ikrar.

Mantan Dubes RI untuk Tunisia ini juga sudah mendengar nama Khofifah Indar Parawansa yang kemungkinan kasus lamanya diungkit kembali.

Ikrar menilai Jokowi akan mendapatkan keuntungan dari manutnya Khofifah terhadap dia dalam pemilu presiden 2024 yang lalu.

Pasangan Prabowo-Gibran bisa menang di Jawa Timur dengan telak itu karena faktor Khofifah Indar Parawansa sebanyak 65 persen pemilih di Jawa Timur.

"Justru itu padahal kita tahu Pak Mahfud itu, masa orang Madura nggak ada yang memilih dia. Padahal tadi saya pikir gitu atau masa orang NU nggak ada yang milih Muhaimin ataupun Mahfud MD," pungkasnya.

Hal ini masih menjadi pertanyaan-pertanyaan besar bagi Ikrar.

Baca juga: Selain Bahlil, Bambang Soesatyo Juga Dinilai Cocok Jadi Ketum Golkar Gantikan Airlangga Hartarto

Bahkan masih banyak sejumlah tokoh yang kemudian berhadapan dengan KPK setelah Pileg atau Pilpres itu selesai.

"Nah ini juga harus menjadi satu pelajaran besar bagi para politisi yang bermasalah ya. Bahwa jangan Anda nurut kepada kekuasaan yang ada di atas untuk kemudian anda bisa bebas dari kasus-kasus korupsi," tuturnya.