Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memiliki peluang besar menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Dikatakan Ujang, bukan Bahlil yang akan mengendalikan Partai Golkar, melainkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikannya lantaran Bahlil memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.
"Nama Bahlil dekat dengan Jokowi. Dan via Bahlil Jokowi bisa kendalikan Golkar," ungkap Ujang ditanya mengenai konstelasi politik di Partai Golkar, Selasa (13/8/2024), dilansir Kompas.com.
Ujang menduga, Golkar juga akan memiliki pelaksana tugas (Plt) Ketum sebelum memilih Bahlil sebagai ketua umum definitif melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Plt Ketum tersebut, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ujang pun menduga, tugas Agus adalah memastikan Munaslub Golkar benar terjadi pada bulan ini dan memastikan Bahlil terpilih dalam forum itu.
"Plt-nya kelihatannya mengarah ke nama Agus Gumiwang Kartasasmita, yang kelihatannya ditugaskan untuk menyelenggarakan Munaslub di bulan ini. Dan kelihatannya ketumnya mengarah ke nama Bahlil," ujarnya.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan, Bahlil dan Agus adalah kader Partai Golkar sehingga tidak akan melanggar aturan partai.
Namun, apabila nama Jokowi maupun Gibran Rakabuming Raka yang dimunculkan sebagai calon ketua umum.
Dirinya mengungkapkan, akan semakin jelas terlihat adanya pembegalan oleh Kepala Negara terhadap Partai Golkar.
Baca juga: Agus Gumiwang Muncul di Arena Rapat Pleno Golkar: Semua Waketum Berhak jadi Plt Ketum
Hal itu lantaran Jokowi dan Gibran tidak pernah tercatat sebagai kader Partai Golkar.
"Kalau pun nama Jokowi dan Gibran muncul, dan jika dipaksakan jadi ketum, maka sejatinya terlihat secara jelas sudah membegal partai Golkar," tutur Ujang.
Meski demikian, menurutnya, jajaran kader Golkar harus dapat menolak Bahlil jika tidak ingin partainya dipimpin loyalis Jokowi.
"Harusnya (kader Golkar) tidak menerima dan menolak (Bahlil) karena Jokowi bukan kader Golkar dan tidak memenuhi persyaratan AD/ART," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Presiden Jokowi bisa saja mengutus orang untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Dugaan tersebut, didasari atas kepentingan Jokowi yang harus tetap terjaga meski dirinya sudah tidak lagi menjabat presiden.
Sehingga, kata Dedi, Jokowi butuh "perahu besar" untuk mengamankan kepentingannya setelah tidak lagi menjadi presiden.
"Termasuk menjaga Gibran (putra sulung Jokowi), untuk tetap berada di jalur karir poltiik yang bagus atau tidak, sehingga Jokowi perlu perahu yang besar untuk ikut serta mengkomandoi pengawalan terhadap Gibran pemerintahan berikutnya," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Senin (12/8/2024).
"Tetapi itu tidak secara langsung kemudian Jokowi turun tangan memimpin Golkar, bisa saja Jokowi mengutus orang untuk bisa ditempatkan di Golkar kemudian mengikuti arah keputusan Jokowi ke depan," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Dedi juga menduga, nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bisa diutus oleh Jokowi jadi Ketum Golkar.
"Mungkin iya secara tidak langsung demi stabilitas partai, tapi kalau sampai nanti yang memimpin Bahlil atau Luhut berarti benar dugaan Airlangga mundur karena intervensi kekuasaan," jelasnya.
Diketahui, Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu (10/8/2024) malam.
Terdapat sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi calon ketua umum menggantikan Airlangga.
Satu di antaranya adalah Bahlil Lahadalia.
Idrus Marham Sebut Bahlil Memenuhi Syarat jadi Ketua Umum Golkar
Politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham, mengungkapkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memenuhi syarat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, pengganti Airlangga Hartarto.
Guna mendukung persyaratan sebagai Ketua Umum Golkar, Idrus menunjukkan surat keputusan (SK) kepengurusan Bahlil sebagai bagian dari anggota Partai Golkar.
Di mana, pada saat kepemimpinan Aburizal Bakrie, Bahlil pernah menjabat sebagai Bendahara DPD Golkar Papua.
Sehingga Bahlil memenuhi syarat bahwa sebagai calon ketua umum harus pernah menjadi pengurus DPP satu periode atau pengurus DPD 1 Golkar.
"Bahlil pada saat saya jadi Sekjen dan ketua umumnya ya Aburizal Bakrie itu menjabat sebagai, pernah kita SK-an sebagai bendahara DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua," kata Idrus saat konferensi pers di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Digadang-gadang jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang: Nanti Dibahas di Rapat Pleno
Idrus pun membantah anggapan Bahlil tidak memenuhi syarat sebagai calon ketua umum partai berlambang Pohon Beringin tersebut.
"Ya saudara Bahlil adalah memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu, bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada justru ya saudara Bahlil ini adalah merupakan kader plus," ungkap Idrus.
Mantan Menteri Sosial ini juga menyebut, Bahlil punya pengalaman memimpin Golkar karena memahami kepengurusan dari tingkat daerah.
Bahkan, Bahlil disebut merupakan kader yang besar dari bawah.
"Kemudian yang kedua adalah bahwa dia tampil sebagai seorang kader Golkar yang bisa berkiprah di mana-mana menjadi entrepreneurship, menjadi pengusaha menjadi ketua umum HIPMI dan lain-lain sebagainya, kemudian aktif pernah menjadi pimpinan HMI kemudian ketua pemuda masjid ini kan kader plus, ah coba tanya kader-kader yang lain pernah nggak melalui proses itu," ujar Idrus.
Bahlil juga menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas usaha sendiri, bukan karena usulan partai.
"Kan banyak artinya ada modal-modal sosial di samping hanya sekedar di Golkar dan sekarang menjadi menteri investasi dan memang ketika menjadi menteri investasi karena profesional bukan karena, memang karena Golkar," terang Ketua Dewan Pembina Bappilu Golkar ini.
Adapun, rapat pleno Partai Golkar dijadwalkan sekira pukul 19.00 WIB di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (13/8/2024).
Rapat pleno akan membacakan surat pengunduran diri Airlangga sekaligus penunjukan Plt Ketua Umum.
Selain itu, rapat plenomenentukan jadwal rapat pimpinan nasional (Rapimnas) serta musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menentukan Ketua Umum yang baru, pengganti Airlangga.
(mg/Roby Danisalam)
Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS).