"Saya berharap proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan peluang kerja dan usaha, yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," ungkap Wapres.
Menurut dia, pelibatan masyarakat lokal diyakini dapat meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.
Baca juga: Istana Wapres RI Resmi Dibangun di IKN, Pembangunan Dibagi Jadi Dua Tahap
Bahkan, nilai budaya lokal juga menurut Wapres bisa terjaga apabila masyarakat disekitarnya memiliki peranan.
"Libatkan masyarakat lokal dalam berbagai aspek pembangunan agar meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, sekaligus menjunjung nilai-nilai dan budaya lokal," ujarnya.
Lebih lanjut, Wapres juga meminta pembangunan Istana Wapres harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.
Hal itu kata dia, guna meminimalkan kerusakan alam dan mendukung efisiensi energi.
Konsep tersebut juga selaras dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna yang menyebut, pembangunan fasilitas di IKN harus mengedepankan konsep teknologi hijau.
"Aplikasikan teknologi hijau melalui penggunaan material yang berkelanjutan sehingga istana yang dibangun tidak hanya bagus secara fisik, tetapi juga harmonis dengan alam sekitar," ujar Wapres.
Kendati mengedepankan konsep green technologi namun kata Wapres, pembangunan Istana Wakil Presiden tetap memperhatikan pentingnya kualitas dan standar yang tinggi.
Hal itu kata dia, guna menjamin bangunan tidak hanya baik dilihat, tetapi juga kokoh dan memiliki ketahanan.
"Pembangunan Istana Wakil Presiden dan infrastruktur lain di IKN tidak boleh berkompromi dalam hal kualitas, baik dari segi material, konstruksi, maupun desain. Pastikan bahwa bangunan ini tidak hanya baik secara estetika, tetapi juga kokoh dan memiliki keamanan yang cukup," tegasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam acara groundbreaking Istana Wapres ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni.