News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemindahan Ibu Kota Negara

Pj Gubernur Kaltim Usul Rakor Kementerian dilakukan di IKN Setiap Minggu, Begini Respon Jokowi

Editor: Eko Sutriyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Jokowi bersama Gubernur, Pj Gubernur, Kapolri dan sejumlah Menteri saat foto bersama di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024)

TRIBUNNEWS.COM, PENANJAM  - Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para gubernur se-Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Selasa (13/8/2024).

Saat sesi tanya jawab, Pj Gubernur Akmal Malik mengajukan pertanyaan dan usulan kepada Presiden Joko Widodo.

Akmal mengusulkan dilakukan rapat koordinasi (rakor) semua kementerian di IKN setiap minggu.

Jadi, jika saat ini terdapat 34 kementerian di pusat, maka dalam satu tahun akan ada 34 kali rakor di IKN.

Rakor mengundang para kepala dinas dan pejabat instansi terkait dari seluruh Indonesia.

Mendengar itu, Presiden Jokowi pun tersenyum dan menyebutnya sebagai gagasan yang cerdas.

Baca juga: PLN Operasikan 18 SPKLU untuk Kendaraan Listrik di IKN

"Itu gagasan bagus," kata Presiden Jokowi.

Bila rencana ini bisa diwujudkan, maka setidaknya Kaltim akan mendapat banyak keuntungan.

Sebagian tamu akan bermalam di Samarinda atau Balikpapan. '

Mereka juga akan menggunakan jasa transportasi dan membeli oleh-oleh khas Kaltim sehingga =UMKM pun akan ikut terdampak.

Presiden Jokowi lantas mengatakan sangat layak ekonomi Kaltim tumbuh 7,2 persen, sebab selain suntikan APBN melalui pembangunan IKN, mereka juga memiliki Pj Gubernur yang menurutnya sangat piawai mengundang uang datang ke daerah ini.

Usai pertemuan Pj Gubernur Akmal Malik mengaku sangat gembira karena Presiden Jokowi sangat mendukung ide yang ia kemukakan.

Tapi bagi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, terpenting lagi adalah menunaikan seluruh arahan Presiden Jokowi dari pertemuan tersebut.

Akmal menguraikan pesan pertama Presiden Jokowi agar para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mampu menyinkronkan seluruh kegiatan pusat di daerah.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini