Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Yasril Ananta Baharuddin menegaskan tidak setuju jika Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Alasan yakni soal rekam jejak Bahlil di Partai Golkar dan menjadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar.
Hal itu disampaikan Yasril saat berbincang dengan Tribunnews.com Kamis (15/8/2024).
"Persyaratannya kan tidak sesempurna yang kita sebutkan jenjangnya di Golkar."
"Kalaupun itu secara sepihak dikatakan oleh pak Idrus Marham, dia terbukti pernah jadi bendahar Golkar di Papua dan dia yang tanda tangan dan pak Aburizal, ya memang harus sebagai ketua umum dan Sekjen tanda tangan," ujarnya.
"Dan kalau di bendahara di Golkar ya waktu dia Hipmi di Papua, ya perlu juga bagaimana caranya supaya dia jadi bendahara," jelasnya kemudian.
Menurut Yasril, untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji dan tidak pecicilan.
Yasril pun mengatakan Bahlil pernah menyatakan tidak mewakili di saat awal menjabat sebagai Menteri Investasi.
Ia menyebut catatan-catatan Bahlil akan menjadi rekam jejak yang menjadi pertimbangan sebelum pemilihan Ketua Umum Golkar di Musyawarah Nasional (Munas) nanti.
Untuk diketahui, Munas Golkar yang akan didahului Rapimnas pada 20 Agustus 2024 mendatang diputuskan dalam Rapat Pleno Golkar pada 13 Agustus 2024 lalu.
Jadwal Munas tersebut dipercepat lantaran Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan Agus Gumiwang Kartasasmita ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum.
Bamsoet dan Agus Gumiwang Lebih Layak
Yasril menyebut dua nama yakni Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Agus Gumiwang Kartasasmita.
"Kalau saya pribadi tidak setuju (Bahlil jadi Ketum Golkar)."
"Masih banyak calon-calon lain di dalam yang bagus seperti pak Agus Gumiwang, pak Bambang Soesatyo," kata Yasril saat berbincang dengan Tribunnews.com Kamis (15/8/2024).
Selain itu, Yasril menyebut politikus muda Golkar Dave Laksono.
Dia menilai, Dave sosok muda yang juga bisa memimpin Partai Golkar.
"Harus dilihat juga senioritas ya dalam karirnya, bukan tiba-tiba anak muda begitu saja."
"Kan anak muda yang lain ada misalnya ada pak Dave Laksono, dia ketua Kosgoro, di Komisi I DPR," ucapnya.
Yasril menambahkan Bahlil merupakan tokoh yang menjadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini.
Sehingga dia menyebut hal ini bisa merusak tatanan sistem partai politik di Indonesia.
"Ada beberapa yang lain lagi yang bagus-bagus, yang masih punya semangat idealisme dan nasionalisme yang kuat dan tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan sesaat seperti banyak sekarang hanya mencari kekuasaan lalu mencari duit, selesai," ujarnya.
"Ini banyak sekali seperti ini dan merusak sistem dan mekanisme ketatanegaraan kita maupun organisasi partai politik," ucapnya.
Idrus Marham Sebut Bahlil Sudah Penuhi Syarat
Sebelumnya, politikus senior Partai Golkar Idrus Marham membantah anggapan bahwa Bahlil Lahadalia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Menurut Idrus, jika dibandingkan dengan kader lainnya, Bahlil merupakan kader plus karena memiliki segudang prestasi.
Dikatakan Idrus, Bahlil mempunyai pengalaman memimpin Golkar karena memahami kepengurusan di tingkat daerah.
Bahkan Bahlil disebut merupakan kader yang besar dari bawah karena sudah berkiprah kemana-mana sejak lama.
Idrus juga menunjukkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Bahlil sebagai bagian dari Partai Golkar.
Pada saat kepemimpinan Aburizal Bakrie, Bahlil tercatat pernah menjabat sebagai Bendahara DPD Golkar Papua.
Dengan demikian, Bahlil dianggap sudah memenui syarat sebagai calon ketua umum karena pernah menjadi pengurus DPD satu periode atau pengurus DPD 1 Golkar.
Mantan Menteri Sosial ini pun menyebut, Bahlil menjadi menteri di kabinet Presiden Jokowi atas usahanya sendiri, bukan karena usulan partai.
Sementara itu sebelumnya, politikus Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan menilai bagus saja jika Bahlil menjadi pengganti Airlanga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.
Selain itu, Plt Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita tidak banyak berkomentar soal Bahlil yang disebut-sebut menjadi pengganti Airlangga.
Baca juga: Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam Blak-blakan Bicara soal Mundurnya Airlangga hingga Dedikasi Jokowi
Agus juga belum bisa memastikan akan mendukung Bahlil sebagai calon ketua umum definitif atau tidak.
Pasalnya ia mengaku masih akan mencermati siapa-siapa saja yang akan maju sebagai calon ketua umum ke depannya.
Namun, Agus tak membeberkan secara rinci apa alasannya tersebut.
Ia hanya mengatakan penyebabnya karena alasan pribadi.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga kader Golkar, Bahlil Lahadalia digadang-gadang sebagai calon kuat Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 20 Agustus mendatang.
Bahlil dikabarkan mendapatkan restu Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Golkar tersebut. Terkait hal itu Bahlil tidak menjawab tegas.
Ia mengatakan soal dirinya akan menjadi Ketua Umum Golkar biarkan berproses secara alamiah.
Bahlil mengaku tidak bisa menjawab apabila ditanya apakah mendapatkan restu Jokowi atau tidak. Menurutnya, hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Presiden Jokowi.
Sementara itu, terkait restu mantan wakil presiden yang juga politikus senior Golkar Jusuf Kalla, Bahlil juga menjawab diplomatis. Ia mengatakan akan banyak berdiskusi bersama Jusuf Kalla.
Sebelumnya, di tengah mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, Bahlil dikabarkan bertemu Jokowi dan Jusuf Kalla di tempat berbeda. Bahlil disebut meminta restu kedua tokoh tersebut untuk menjadi Ketua Umum Golkar.
Terkait hal itu, Bahlil menilai, tidak ada yang istimewa. Sebagai bagian dari kabinet, ia menyebut bahwa bertemu Jokowi adalah hal yang wajar.
Sementara dengan JK, Bahlil mengaku hanya untuk silaturahmi biasa.(*)