Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025.
Penyampaian pidato mengenai RUU APBN tersebut, disampaikan Jokowi di Gedung Parlemen DPR RI, Jumat (16/8/2024) siang.
Dalam pidatonya, Jokowi membeberkan, jumlah anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025 sebesar Rp 3.613,1 triliun.
Menurut Jokowi, pemerintah akan menjaga betul alokasi anggaran pemerintah tersebut.
"Belanja akan dijaga benar-benar efisian dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian, inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehatian-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha, penguatan peran lembaga pengelola inovasi, pendalaman pasar keuangan," kata Jokowi, dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.
Adapun gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah belanja negara direncanakan Rp 3.613,1 triliun.
Anggaran tersebut, terdiri dari belanja pemerintah pusat 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun.
Kemudian, anggaran pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun, yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program beasiswa, kemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia dan pengembangan riset.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakarat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan tepat sasaran.
Anggaran keseharan direncanakan Rp 197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanjar negara untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Jokowi melanjutkan, untuk anggaran ketahanan pangan Rp 124,4 triliun diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiyaaan bagi petani.
Baca juga: Wakil Ketua Umum PSSI Tegaskan Biaya Carter Pesawat untuk Timnas Indonesia Tidak Pakai APBN
Adapun untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun.
"Terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembambangunan IKN," ucap Jokowi.
Selain itu, Jokowi menjelaskan, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun.