Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana perlunya pembentukan angkatan siber TNI kembali mencuat setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengangkatnya saat pidato dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI 2024 pada 16 Agustus 2024.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin memandang istilah yang tepat bukanlah angkatan siber melainkan lembaga siber TNI.
Menurutnya, istilah lembaga siber tersebut juga digunakan oleh sejumlah angkatan bersenjata di negara lain.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri pembukaan Seminar Hari Konstitusi bertajuk Refleksi Ketatanegaraan: Quo Vadis Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Minggu (18/8/2024).
"Bukan angkatan istilahnya. Tetapi sebuah lembaga yang khusus siber Tentara Nasional Indonesia. Di negara-negara lain pun begitu. Ya. Tapi orang kadang-kadang menyebutnya sebagai Angkatan Siber," kata Hasanuddin.
TB Hasanuddin memandang untuk membentuk lembaga sibernya, TNI dapat mengembangkannya dari satuan-satuan siber yang dimiliki TNI.
Tujuannya, terutama khusus untuk keamanan dan sistem pertahanan.
Dari sisi infrastruktur, menurutnya saat ini sudah ada embrio-embrio yang dimiliki TNI.
Untuk itu, ia menyebut Satuan Komunikasi dan Elektronika.
"Saya kira bisa (dibentuk). Embrio-embrionya sudah ada. Kan kita sudah ada korps elektronik misalnya. Itu bisa dikembangkan kemudian bisa dikompilasi dengan misalnya teknologi dan intelijen," kata dia.
Baca juga: Sosok Pengganti Airlangga Ditentukan dalam Rapimnas dan Munas 20-21 Agustus 2024 di JCC
Ia mengatakan, sejauh ini DPR pernah berdiskusi dengan pejabat-pejabat di lingkungan TNI terkait hal tersebut.
Akan tetapi, kata dia, hal itu belum diaplikasikan.
"Pernah didiskusikan di rapat dengan para pejabat, tetapi belum diaplikasikan," kata dia.
Untuk diketahui, saat ini TNI telah memiliki sejumlah satuan siber.
Untuk di tingkat Markas Besar TNI, TNI memiliki Satuan Siber TNI yang dipimpin jenderal bintang satu.
Sementara untuk di tingkat matra, TNI juga telah membentuk Pusat Sandi Dan Siber TNI Angkatan Darat (Pussansiad), Satuan Siber Angkatan Laut (Satsiberal), dan Satuan Siber (Satsiber) Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Udara (Dispamsanau).
Sudah Saatnya Dibentuk
Diberitakan sebelumnya Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI (MPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan sejatinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus membentuk satu matra baru yakni matra angkatan siber.
Baca juga: Hadi Tjahjanto Sambut Baik Usulan Matra Angkatan Siber, Sebut Akan Mengkaji
Menurut dia, ketahanan dan keamanan siber di Indonesia masih perlu peningkatan.
Hal itu, lanjut dia, terkait juga dengan peretasan Pusat Data Nasional yang mengisyaratkan urgensi kesediaan lembaga lembaga pemerintah berfokus pada keamanan siber termasuk peraturan hukumnya.
Selain itu, kata dia, Indonesia saat ini berdasarkan Nasional Siber Security Indeks hanya berada di posisi ke lima di ASEAN dalam hal keamanan siber.
Ia prihatin dengan kondisi itu mengingat jumlah penduduk dan letak geografis bangsa Indonesia yang cukup luas.
Bamsoet juga berbicara tentang dunia yang telah memasuki era Internet of battlefield think di mana operasi militer semakin bisa dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat tepat akurat.
Atas hal itu, Bamsoet memandang menilai sudah saatnya Indonesia menaruh fokus pada persoalan keamanan dan ketahanan siber.
Hal itu disampaikannya saat berpidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta pada Jumat (16/8/2024).
"Untuk itu sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan Matra keempat tentara nasional Indonesia dengan menghadirkan angkatan siber kehadiran untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara," kata dia.
Sikap Menko Polhukam
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyambut baik usulan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet soal perlu dibentuknya Angkatan Siber TNI.
Ia mengatakan, usulan itu sangat bagus mengingat terjadinya ancaman dari serangan siber beberapa waktu terakhir.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/8/2024).
"Matra siber ya, saya kira itu bagus, apalagi kemarin ancaman sudah kita rasakan waktu peretasan. Kita kaji lebih lanjut," kata Hadi.
Kajian Lemhannas
Gubernur Lemhannas periode 21 Februari 2022 sampai 16 Oktober 2023, Andi Widjajanto pernah berbicara terkait peta jalan penguatan kemampuan siber TNI.
Menanggapi pertanyaan wartawan terkait usulan Angkatan Siber TNI, ia mengatakan Angkatan Siber TNI mungkin akan dibuat tidak dalam waktu dekat.
Baca juga: BPIP Bantah Ganti Paskibraka Pembawa Baki di Detik-detik Terakhir Dipicu Polemik Jilbab
Namun demikian, lanjut dia, hal yang bisa dilakukan dalam jangka pendek adalah meningkatkan pangkat satu tingkat para Perwira TNI yang memimpin satuan-satuan siber TNI.
Hal tersebut disampaikannya saat Konferensi Pers Gubernur Lemhannas RI Tahun 2023: "Menuju Kematangan Demokrasi Indonesia" di kantor Lemhannas RI Jakarta pada Senin (18/9/2023).
"Kemungkinan untuk membuat angkatan siber-nya masih lama. Tapi mungkin yang terdekat adalah dari satuan-satuan siber yang hari ini (dipimpin Perwira TNI) bintang 1, bisa kemudian jadi bintang 2, lalu kemudian kita bisa membuat semacam Komando Gabungan siber yang (dipimpin Perwira TNI) bintang 3," kata dia.
"Habis itu dievaluasi lagi apakah dibutuhkan pembentukan angkatan khusus seperti yang diciptakan di Singapura 28 Oktober 2022. Peta jalan itu sedang kami siapkan, tentunya pengambil keputusan bukan di Lemhannas, tetapi kami sampaikan ke Bapak Presiden untuk dikaji lebih lanjut untuk kebijakan operasional," sambung dia.
Ia menjelaskan, dalam kajian-kajian skenario geopolitik, Lemhannas menemukan ancaman utama untuk Indonesia ke depan bukanlah satu negara tertentu atau negara X menyerang Indonesia.
Bukan misalnya, kata dia, negara X berniat menguasai Natuna sebagai bagian dari wilayahnya atau ingin menguasai Papua sebagai bagian dari wilayahnya.
"Ancaman utama bagi Indonesia ke depan adalah pertarungan antara Amerika Serikat dengan China, yang kemudian berpengaruh ke Indonesia. Perang antara AS dan China, apakah karena Taiwan, apakah karena Laut China Selatan, apakah karena freedoom of navigation, yang kemudian berpengaruh ke Indonesia," kata Andi.
"Perangnya bukan tentang Indonesia. Seperti dulu 1942 perangnya antara Jepang dan AS di Pasifik. Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbour, pada Maret 1942 karena Jepang membutuhkan energi, membutuhkan minyak, Jepang masuk Balikpapan," sambung Andi.
Baca juga: Usman Kansong Sudah Sampaikan ke Menkominfo Mau Mundur dari Dirjen IKP Sejak Pekan Lalu
Saat perang antara AS dengan China terjadi, kata Andi, maka serangan pertama yang akan dilakukan terhadap Indonesia adalah serangan siber apabila mereka ingin menguasai beberapa titik strategis Indonesia sebagai lompatan logistik.
Kemudian, lanjut dia, bila mereka ingin mengokupasi suatu titik di Indonesia maka serangan pertama yang mereka akan lakukan pasti serangan udara.
Serangan siber yang digambarkan Andi adalah serangan yang dapat membuat seluruh radar di Indonesia tidak dapat berfungsi dan komunikasi satelit tidak dapat dilakukan.
"Setelah fasilitas strategis kita dilumpuhkan dengan siber, setelah itu serangan udara. Baru pasukan pendaratan lautnya muncul. Kira-kira itu skenario yang dibayangkan ke depan," kata dia.
Ia mengatakan tidak banyak negara di dunia yang mampu melakukan serangan siber dan serangan udara ke Indonesia.
Menurutnya, hanya ada empat negara yang bisa melakukan hal itu.
"Di dunia yang bisa melakukan itu paling cuma empat negara, kira-kira. Kalau ancamannya berkaitan dengan kemampuan siber, kemampuan udara di empat negara itu, maka kita punya PR untuk melakukan modernisasinya," kata dia.
"Yang dilakukan Lemhannas di awal-awal adalah membicarakan transformasi digital, lalu bisa memetakan tentang keamanan sibernya, dan setelah itu menilai kemampuan kapasitas siber yang dimiliki oleh TNI. Kami sudah melakukan satu kali kajian tentang itu," sambung dia.
--