Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinamika politik di internal Partai Golkar kian 'menghangat' jelang Musyawarah Nasional (Munas) besok, 20 Agustus 2024.
Munas besok akan memilih Ketua Umum Golkar yang baru pengganti Airlangga Hartarto.
Sehari menjelang Munas, beredar surat sejumlah kader Golkar meminta Jokowi menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membenarkan dirinya termasuk yang bertandatangan dalam surat itu.
Hal ini mengkonfirmasi surat yang beredar dari sejumlah politisi senior Golkar yang ditujukan kepada Jokowi untuk diminta kesediaannya menjadi ketua umum.
Mereka meminta kesediaan Jokowi untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum Golkar setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri.
Menurutnya, hal itu sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di akar rumput agar Presiden Jokowi bersedia menjadi bagian dari Golkar.
“Betul, itu tanda tangan saya. Sudah betul,” kata Ridwan saat dikonfirmasi, Senin (19/08/2024).
Tidak Ada Pelanggaran
Ridwan menyebut tak ada yang salah atau dilanggar apabila Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar.
Sebab, Golkar partai terbuka dan demokratis serta merepresentasikan rakyat. Artinya, siapapun boleh untuk dicalonkan menjadi ketua umum.
“Tidak ada masalah kan, ini kan partai terbuka, Golkar ini partai terbuka, partai yang demokratis, partai yang mengedepankan manajemen modern, partai yang mandiri dan juga partai yang merepresentasikan rakyat,” ujar Ridwan.
Ridwan mengklaim bahwa Jokowi diusulkan menjadi ketua umum berdasarkan keinginan atau aspirasi dari pemilih Golkar.
Karena itu, politisi asal Jawa Timur ini bersama senior Golkar lainnya meminta kesediaan Jokowi maju sebagai ketua umum.
“Aspirasi rakyat ini sekarang itu menginginkan Pak Jokowi, tapi apakah Pak Jokowi mau atau tidak saya belum tahu itu, kan aspirasi kita yang mana kita mendengarkan dari aspirasi rakyat, terutama aspirasi rakyat Golkar, pemilih-pemilih Golkar itu yang menginginkan Pak Jokowi, suara Golkar sama suara anggota Golkar kan lebih banyak suara pemilih Golkar,” jelasnya.
Bagaimana dengan AD/ART
Mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi sandungan Jokowi maju, Ridwan mengatakan bahwa AD/ART masih bisa diubah di Musyawarah Nasional (Munas) karena merupakan forum tertinggi.
Untuk itu, Ridwan menilai AD/ART tidak akan menjadi hambatan berarti sebab bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
“Terus kalau dikecam tidak sesuai dengan AD/ART, ya kan ada AD/ART-nya disesuaikan, kan Munas Golkar itu lembaga tertinggi untuk melakukan perubahan apa saja, jadi bisa saja pemilik suara nanti melakukan perbaikan di dalam anggaran dasar,” ucapnya.
“Undang-undang saja bisa diubah kok apalagi ini cuma anggaran dasar, jadi diperbolehkan dan memang kami menginginkan Pak Jokowi,” sambungnya.
Selain itu, Ridwan juga optimis dukungan dari para pemilik suara kepada Jokowi mencapai 90 persen, namun ia dan para koleganya masih menunggu kesediaan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.
“Tapi tergantung Pak Jokowi dia bersedia atau tidak, tapi saya yakinlah ini kan panggilan untuk Pak Jokowi mengabdi kepada bangsa dan negara melalui politik, peluangnya kalau saya sih sebenarnya 90 persen lah, tergantung Pak Jokowi,” imbuhnya.
Adapun, surat tertanggal 14 Agustus 2024 itu ditandatangani beberapa politisi senior Golkar.
Mereka diantaranya Mohamad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi, dan Riswan Tony.
“Kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,” tulis surat tersebut.
Respon Panitia Munas Golkar
Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas dan Munas XI Golkar Adies Kadir merespon beredarnya surat sejumlah politisi senior Golkar minta Jokowi jadi ketum Golkar 2024-2029.
"Aturan-aturan di SC sudah jelas, kita ikuti aturan saja sesuai AD/ART (Partai)," kata Adies kepada awak media di kantor DPP Partai Golkar, Senin (19/8/2024).