TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait hubungannya dengan salah satu tersangka kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Hasto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa pada Selasa (20/8/2024) terkait dugaan perintah terhadap eks Direktur Prasarana pada DJKA, Harno Trimadi.

Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus tersebut.

“Informasi yang kami dapatkan dari penyidik adalah terkait klarifikasi pertemuan saudara HK (Hasto Kristiyanto) dengan saudara Harno,” terang Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (21/8/2024), dilansir Kompas.com.

Harno merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap di lingkungan DJKA yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) dua tahun lalu.

Menurut Tessa, penyidik sedang memeriksa adanya dugaan perintah dari Hasto melalui koleganya, Wakil Sekjen PDIP Yosep Aryo Adhie Dharmo.

“Jadi info yang kami dapatkan dari penyidik adalah klarifikasi seputar pertemuan tersebut,” ungkap Tessa.

Sementara itu, Hasto mengaku tidak pernah memerintahkan seseorang terkait proyek-proyek di DJKA.

Hasto juga mengatakan ia tidak mengingat betul apakah pernah bertemu dengan Harno.

“Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat, karena sebagai Sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang,” ujar Hasto ketika ditemui usai menjalani pemeriksaan di KPK, Selasa (20/8/2024).

“Lalu apakah saya juga mengeluarkan perintah-perintah terkait dengan urusan proyek-proyek tertentu, saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut,” tegasnya.

Baca juga: Hasto PDIP Tersenyum Sikapi Putusan MK Ubah Syarat Pencalonan Pilkada

Menurut Hasto, pemanggilannya berkaitan dengan posisinya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Ketika itu Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf menggandeng sejumlah menteri dalam menghadapi Pilpres, di antaranya adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Sementara, Adhie Darmo menjabat sebagai Kepala Rumah Aspirasi Relawan Jokowi-Ma’ruf.

Dalam kurun waktu tersebut, Adhie bertemu Menhub Budi untuk membahas operasional rumah aspirasi relawan.

Harno yang merupakan anak buah Budi Karya menjadi tersangka kasus DJKA, dan dalam ponselnya tersimpan nomor telepon Hasto.

Akan tetapi, Hasto mengaku tidak memiliki kontak Harno.

“Adanya nomor saya, nomor handphone saya, di tempat Pak Harno bukan berarti kemudian kami melakukan tindak korupsi,” jelasnya.

Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di lingkungan DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra, dan Sulawesi.

(mg/Aliifa Khoiru Rajwa)

Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret.