Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar menduga, isu keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto dimunculkan sebagai upaya adu domba dari pihak tertentu.

Sebab, hubungan keduanya yang terlihat di muka publik baik-baik.

Selain itu, peralihan kekuasaan atau transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo saat ini berjalan mulus.

Menurut Usep, dalam konteks politik dan bernegara antara Presiden Jokowi dan Prabowo memiliki visi dan misi yang sama mengenai Indonesia ke depan, sehingga terlalu dini jika kemudian hubungan kedua tokoh tersebut dinilai tidak akur.

“Terlalu cepat sih kalau bertengkar atau retak, tapi potensi-potensi untuk retak dalam politik biasa terjadi, tapi bisa jadi juga ada adu domba,” kata Usep, dalam keterangannya Rabu (28/8/2024).

Usep menambahkan, Presiden Jokowi dan Prabowo masih terikat oleh kepentingan yang sama terkait masa transisi pemerintahan.

Dan bagi Presiden Jokowi, ia ingin akhir masa pemerintahannya berjalan dengan 'soft landing' atau mulus.

Begitu juga dengan Prabowo, yang bertekad melanjutkan pemerintahan agar dapat segera menjalankan program kerja.

"Artinya, kalau dalam konteks transisi saat ini pasti dijaga betul oleh keduanya, transisi ini kan punya kepentingan bersama dalam konteks pemerintahan,” ujarnya.

Baca juga: KPK Akan Minta Klarifikasi Kaesang soal Penggunaan Jet Pribadi Disebut untuk Liburan ke LN

Sementara, dalam konteks pribadi, Usep berpendapat bahwa Jokowi dan Prabowo adalah negarawan yang masih bisa saling berkomunikasi jika ada perbedaan, serta mampu mengesampingkan ego masing-masing.

Misalnya, Prabowo menurunkan egonya dengan menerima menjadi anak buah Presiden Jokowi dalam kabinet.

Sebaliknya, Presiden Jokowi juga banyak memberikan ruang dan berkontribusi bagi perjalanan politik Prabowo.

"Saya kira retak enggak lah, kedua orang ini kan kalau secara pribadi dua-duanya negarawan, beberapa hal juga kan ketemu, beberapa hal juga ada yang mengalah," ucapnya.

"Pak Prabowo misalnya masuk ke kabinet Jokowi itu juga antara lain sebenarnya menyampingkan ego masing-masing dan itu sudah teruji begitu," imbuhnya.

Tidak hanya dengan Presiden Jokowi, Usep juga berpendapat bahwa Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan elite politik lainnya dalam rangka menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

"Bahwa masing-masing punya kepentingan itu kan biasa, tapi kalau lebih dalam secara pribadi saya kira Pak Prabowo dengan politisi manapun tidak ada masalah," ujarnya.

Baca juga: Curhat Prabowo selalu Kalah Dengan Jokowi di Pilpres: Apa Saya Gabung ya? Benar, Akhirnya Menang Deh

Usep juga menekankan, dengan kekuasaan yang sudah di depan mata, Prabowo harus bisa menjaga agar Presiden Jokowi dapat mengakhiri masa jabatannya dengan terhormat, terutama di tengah berbagai isu politik yang berkembang menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi.

"Biar terhormat juga, tidak terlalu turbulance, tidak terlalu kencang, biar mulus, biar terhormat Jokowi turunnya nanti, itu juga kan berkepentingan. Kalaupun ada sinyal atau tanda-tanda retak mungkin terlalu cepat untuk saat ini, karena kepentingannya masih banyak yang bisa menyatukan di antara keduanya,” ucapnya.

Golkar Menepis

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, juga menegaskan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dan Prabowo dalam keadaan baik dan selalu kompak.

Bahkan, proses transisi keberlanjutan pemerintahan keduanya berjalan sangat lancar.

"Saya kira tidak ada keretakan. Mereka selalu kompak selama ini. Berbagai kebijakan pemerintahan Presiden dan Pak Prabowo ke depan proses transisinya kan sudah sangat baik," kata Ace.

Baca juga: Aktivis HAM Datangi Kapolri Pertanyakan Tindakan Represif Polisi saat Demo Tolak Revisi UU Pilkada

Ace juga menegaskan, hubungan Jokowi dan Prabowo tetap solid, salah satunya ditunjukkan dengan diakomodasinya program-program Prabowo-Gibran melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Berbagai program Presiden Prabowo-Gibran diakomodasi di RAPBN 2025. Jadi, saya kira tidak ada keretakan, (hubungan mereka) solid," ujarnya.

Istana: Sudah Usang

Pihak  Istana melalui Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro angkat bicara terkait isu keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pasca batalnya revisi UU Pilkada.

Menurut Juri isu tersebut dihembuskan untuk mengadu domba dan mengganggu jalannya pemerintahan.

"Politik adu domba seperti itu sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita. Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih saat ini retak adalah upaya mengganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” kata Juri Senin (26/8/2024).

Juri menegaskan, adu domba dilakukan dengan merangkai-rangkai berbagai informasi, peristiwa dan kejadian yang terjadi belakangan ini, padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Informasi tersebut dirangkai dan kemudian disimpulkan adanya keretakan.

Baca juga: Jokowi Unggah Foto Bersama Pramono Anung, Pengamat: Taktik Macetkan Elektabilitas Pramono-Rano

Juri menjelaskan, fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini adalah meletakan pondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.

Menurut Juri, Presiden memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi Presiden terpilih memulai menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan nantinya. Sehingga menyimpulkan adanya keretakan hubungan keduanya adalah hal yang sulit diterima.

“Dimana letak keretakannya? Itulah yang menjadi menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden terpilih tegas menampik berbagai spekulasi, rumor bahkan upaya-upaya politik yang bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo," jelas Juri.