Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BINTAN - Kepala BP Bintan Farid Irfan Siddik jadi orang paling dicari awak media di Bintan.
Hingga kini keberadaan Farid Irfan Siddik tak terendus, sudah berhari-hari suami dari Selebram Dwi Okta Jelita atau Jelita Jeje itu tak berkantor. Kondisi kantornya pun sepi.
Ini semua buntut cuitan viral Jelita Jeje yang awalnya membela Erina Gudono soal jet pribadi.
Baginya kalangan pejabat maupun keluarga menerima fasilitas dari penguasa adalah hal biasa.
Jelita Jeje pun mengakui ketika berpergian ke luar negeri kerap dapat fasilitas dari pengusaha, seperti tiket hotel dan pesawat.
Itu semua karena sang mertua yang adalah Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra.
Belakangan bukan hanya Farid Irfan Siddik yang tiba-tiba menghilang, media sosial miliknya dan Jelita Jeje juga lenyap.
Kepala BP Bintan Farid Irfan Siddik Berhari-hari Tak Masuk Kantor
Kepala BP Bintan Farid Irfan Siddik dan Anggota 1 sulit ditemukan awak media.
Mereka belum masuk kantor, hingga Rabu (28/8/2024).
Pimpinan itu diduga tidak masuk sejak Kamis (22/8/2024) untuk latihan persiapan Lomba Gerak Jalan Tri Juang di Tanjunguban dan Lobam.
Belum diketahui keberadaan sejumlah pimpinan BP Bintan tersebut.
Pengakuan ini juga disampaikan oleh seorang sekuriti yang tengah berjaga di depan kantor BP Bintan, Kilometer Batu 16 , Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau.
Petinggi BP Bintan tidak bisa dimintai keterangan lebih jauh soal viralnya cuitan istri kepala BP Bintan, Dwi Okta Jelita.
"Saya tidak tahu pasti. Saya baru masuk pagi hari ini. Saat ini pimpinan tidak masuk kantor," kata sekuriti itu tanpa menyebutkan identitasnya.
Hilangnya sejumlah pimpinan BP Bintan jadi pertanyaan besar masyarakat Bintan.
Mereka mempertanyakan kinerja BP Bintan selama ini.
"Selama ini kinerja BP Bintan jarang di publikasi. Mulai dari keberhasilan dan kinerja mereka, " sebut seorang warga Toapaya berinisial J.
Baca juga: Usai Bela Erina Gudono, Medsos Jelita Jeje dan Suaminya Kepala BP Bintan Lenyap, Takut KPK?
Dia berharap, adanya bukti kerja nyata dari BP Bintan yang wajib di ketahui publik.
Selain itu sistem perekrutan pun kini jadi perbincangan warga Bintan.
Mereka mengaku tidak mengetahui proses perekrutan calon kepala BP Bintan selama ini.
"Kami tak tau, tiba -tiba aja, dengan ada kepala BP Bintan," ungkapnya.
Suasana Kantor BP Bintan Sepi
Berdasarkan pantauan Tribun Batam.id, suasana tampak sepi di area kantor BP Bintan.
Sejumlah tempat parkir pimpinan pun tampak kosong. Hanya ada plang bertulisan parkir kepala, parkir anggota 1, anggota ll dan anggota lll.
Hari ini, parkiran roda empat hanya di gunakan oleh 3 mobil. Sementara parkiran roda dua, banyak di gunakan puluhan sepeda motor.
Menjelang sore, tidak ada tanda-tanda kedatangan pimpinan di kantor BP Bintan.
Kepala BP Bintan Farid Irfan Siddik 'Menghilang'
Kepala BP Bintan, Farid Irfan Siddik belakangan jadi perbincangan hangat warganet.
Bukan tanpa alasan, putra dari salah satu pejabat di Kejaksaan Agung RI, Asri Agung Putra itu kini paling dicari oleh awak media.
Informasi terakhir, orang nomor satu di BP Bintan itu bakal dipanggil Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan disurati KPK RI.
Sebab, semenjak menjadi Kepala BP Bintan di tahun 2022, Farid belum pernah melaporkan harta kekayaannya. Padahal dia seorang penyelenggara negara yang wajib lapor harta kekayaan.
Kelakuan Farid ini terbongkar buntut sang istri yang juga selebgram, Jelita Jeje membela Erina Gudono soal jet pribadi.
Termasuk Jelita Jeje yang mengaku mertuanya kerap menerima fasilitas mewah dari para pengusaha, mulai dari hotel hingga tiket pesawat ke luar negeri.
Menurut Jelita Jeje, mendapatkan fasilitas mewah dari pengusaha, merupakan hal biasa bagi seorang pejabat negara.
Entah sadar atau tidak, pengakuan Jelita Jeje itu membongkar dugaan grafitikasi sang mertua yang kini Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra.
Baca juga: Sosok Jelita Jeje Bela Erina Gudono Malah Bongkar Dugaan Mertuanya di Kejagung Terima Gratifikasi
Untuk memastikan hal itu Tribun Batam.id, Selasa (27/8/2024) mencoba mendatangi Kantor BP Bintan yang berada di Jalan Kilometer 16, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan.
Di Kantor BP Bintan, mobil Fortuner yang biasa membawa Farid ke kantornya tidak terlihat di lokasi parkir khusus bertanda parkir kepala.
Hanya ada tulisan parkir kepala saja yang diletakkan tepat di depan kantor BP Bintan.
Sementara untuk mobil dan motor karyawan lain sudah terparkir di tempatnya masing-masing.
Tampak sejumlah mobil berbagai merek terparkir di sebelah kiri, sementara sepeda motor terparkir di sebelah kanan pintu utama kantor BP Bintan.
Di depan pintu masuk, tampak dua sekuriti menggunakan seragam lengkap sedang siaga. Beberapa karyawan laki-laki dan perempuan sesekali keluar Kantor BP Bintan lalu pergi dan masuk kantor begitu saja.
Aktivitas di Kantor BP Bintan berjalan seperti biasa. Tidak ada tamu-tamu istimewa yang datang ke Kantor BP Bintan.
"Hari ini pimpinan belum masuk," ujar seorang sekuriti tanpa menyebutkan namanya.
Diakuinya, Farid terakhir masuk kantor pada Kamis (22/8/2024) untuk latihan persiapan Lomba Gerak Jalan Tri Juang di Tanjunguban dan Lobam.
Dikatakannya, Farid selama ini masuk kantor secara rutin.
Ditanya soal tempat tinggal Farid, ia tidak mengetahui secara pasti.
"Saya tidak tahu tempat tinggal Pak Farid, kemungkinan di Batam," ucapnya.
Reaksi Warga Bintan
Sementara itu, warga Bintan mengaku tidak mengenal Dwi Okta Jelita, istri Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Bebas Kabupaten Bintan, Kepri yang viral di media sosial baru-baru ini.
Lebih dari 6 orang yang ditemui Tribun Batam.id, mengungkapkan hal serupa.
"Siapa ibu itu. Saya tak kenallah," kata warga Toapaya, Anton.
Ia juga tak tahu soal cuitan yang viral itu. Sebab menurutnya banyak yang viral di media sosial.
"Setiap hari ada saja yang viral. Saya kan tak kenal jadi anggap angin lalu aja," ketusnya.
Meski demikian, ia mengaku kenal dengan Kepala BP Bintan Farid Irfan Siddik.
"Kalau Kepala BP Bintan saya kenal. Pernah liat di beberapa kesempatan. Cuma kenal-kenal sepintas saja," ungkapnya.
Tidak hanya Farid yang sulit ditemukan, akun media sosial Instragram @Jelitajee pun sudah hilang. Saat diakses sudah tidak ditemukan lagi.
Sampai hari ini, keberadaan Kepala BP Bintan Farid itupun kini tidak diketahui.
KPK Bakal Kirim Surat ke Kepala BP Bintan Farid Irfan Siddik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki rencana untuk menyurati Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Kepala BP Bintan), Kepulauan Riau, Farid Irfan Siddik, terkait pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sebab, semenjak menjadi kepala BP Bintan di tahun 2022, Farid Irfan Siddik belum pernah melaporkan harta kekayaan.
Padahal dia adalah seorang penyelenggara negara yang wajib lapor harta kekayaan.
"Seharusnya yang bersangkutan tah kewajibannya (untuk melapor, red), nanti kita suratin deh minta dia buat LHKPN-nya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, kepada wartawan, Senin (26/8/2024).
Baca juga: Awal Mula Selebgram Jelita Jeje Viral Bela Erina Gudono, kini Mertua dan Suaminya Dibidik KPK
Dari penelusuran, Pahala memastikan Farid Irfan Siddik sebagai penyelenggara negara sama sekali belum pernah menyetorkan data LHKPN ke KPK.
"Seharusnya wajib lapor, tapi tidak ada LHKPN-nya," kata Pahala.
Awal Mula Selebgram Jelita Jeje Viral Bela Erina Gudono
Nama Selebram Jelita Jeje disorot setelah membela Erina Gudono dan dengan bangga mengakui mendapatkan fasilitas mewah dari banyak pengusaha.
Kini Jelita Jeje, istri Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan) Farid Irfan Siddik tersebut malah dirujak netizen.
Mulanya Erina Gudono dihujat netizen karena mengunggah momen naik private jet dan memakan roti seharga Rp400 ribu di media sosial saat aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-undang Pilkada tengah berlangsung.
Menurut Jelita Jeje apa yang dilakukan istri Kaesang Pangarep tersebut adalah hal biasa.
Terlebih, jet pribadi yang digunakan Erina Gudono bukan milik negara.
"Apalagi yang lebih lucu sampe bahas orang beli roti 400 ribu, beli stroller 30 juta, keluar negeri pakai jet pribadi. Ya Allah segitunya amat, padahal itu mah wajar kali," tulis Jelita Jeje dia di Instagram.
"Jet pribadi kan udah kebukti bukan milik negara. Lagian sekelas presiden kalo pergi jalan-jalan juga bukan (dari) kantong pribadi kali, apalagi duit negara." tulisnya.
Lalu dengan bangganya, Jelita Jeje mengaku mertuanya kerap menerima fasilitas mewah dari para pengusaha, mulai dari hotel hingga tiket pesawat ke luar negeri.
Menurut Jelita Jeje mendapatkan fasilitas mewah dari pengusaha, merupakan hal biasa bagin seorang pejabat negara.
"Ga usah jauh-jauh, gue juga jadi banyak tahu dari mertua gue (Staf Ahli Kejaksaan Agung Asri Agung Putra), kita kalau ke luar negeri itu di-cover sama pengusaha-pengusaha yang emang ngasih fasilitas tanpa diminta. Disuruh milih mau nginep di mana, naik pesawat apa, ga pernah pusing." tulisnya,
"Apalagi sekelas presiden, pada rebutan itu orang-orang mau fasilitasi,"
"Apalagi buat mantu presiden, banyak yang nyodorin pasti. Ini pengalaman pribadi, bukan katanya, tapi emang faktanya begitu kalo udah di lingkup pejabat tinggi." sambungnya.
KPK Bidik Suami dan Mertua
Farid Irfan Siddik ternyata belum melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
Berdasarkan pantauan di elhkpn.kpk.go.id, tidak ditemukan laporan harta kekayaan milik Farid Irfan Siddik.
Padahal, Farid telah menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan) sejak 2022.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya bakal menindaklanjuti ketidakpatuhan penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya
"KPK akan menindaklanjuti setiap informasi dan masukan dari masyarakat," kata Tessa kepada wartawan, Senin (26/8/2024).
Senasib, KPK angkat bicara mengenai informasi diduga pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung), Asri Agung Putra, menerima gratifikasi.
Informasi tersebut awalnya dimunculkan oleh menantu Asri Agung Putra, Jelita Jeje.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan pihaknya mengapresiasi setiap masyarakat yang telah menyampaikan informasi awal, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Baik berupa dugaan gratifikasi, dugaan ketidakpatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), atapun modus-modus lainnya.
Tessa mengatakan, KPK bakal menindaklanjuti tiap laporan yang diterima komisi antikorupsi.
"KPK akan menindaklanjuti setiap informasi dan masukan dari masyarakat," kata dia kepada wartawan, Senin (26/8/2024).
Kata Tessa, bagi masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi lebih lengkap adanya dugaan penerimaan gratifikasi dimaksud juga dapat melaporkannya melalui saluran pengaduan masyarakat.
"Hal ini sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi," kata Tessa.
Asri Agung Putra belum bersuara terkait dugaan ini.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyebut pihaknya tidak mau menduga-duga soal berkembangnya informasi tersebut.
Sebab, informasi itu muncul dari ranah pribadi.
"Informasi itu kan muncul di ranah pribadi atau keluarga. Kita enggak tahu apa motivasi yang bersangkutan menyampaikan hal seperti itu, itu yang harus diungkap dulu, kalau ternyata karena emosi atau persoalan keluarga?" kata Harli Siregar kepada wartawan, Senin (26/8/2024).
Menurut Harli, polemik itu sama sekali tidak berkaitan dengan instansinya.
Dia belum bisa memastikan apakah Kejagung akan mengkonfirmasi Asri Agung Putra terkait informasi dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.
"Tidak ada kaitannya dengan institusi ya," kata Harli.
Kata ICW
Tak cuma itu Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mendesak KPK mendalami informasi adanya dugaan penerimaan gratifikasi oleh Jaksa Asri Agung Putra.
"ICW mendesak KPK mendalami informasi yang diberikan oleh akun media sosial Jelitajee terkait dugaan gratifikasi sejumlah fasilitas bepergian ke luar negeri, baik tiket maupun penginapan, kepada mertuanya, yakni Asri Agung Putra, dari sejumlah pengusaha," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2024).
Menurut ICW, apabila pemberian itu benar dan diketahui tidak pernah dilaporkan kepada KPK, peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi.
Merujuk pada Pasal 12B UU Tipikor, setiap penyelenggara negara dilarang menerima pemberian apa pun dari pihak-pihak yang menimbulkan potensi konflik kepentingan, kecuali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari telah dilaporkan ke KPK.
Selain itu, ICW juga turut mempertanyakan laporan harta kekayaan Asri untuk tahun 2020 dan 2021.
Sebab, pada dua tahun tersebut, harta Asri stagnan di angka Rp3.495.200.407 atau Rp3,49 miliar.
"Logika sederhananya, bukankah aset mengalami fluktuasi harga setiap tahunnya?" kata Kurnia.
Asri Agung Putra sendiri merupakan pejabat eselon I di Kejaksaan Agung, sebelum menjadi staf ahli jaksa agung.
Ia sempat menjabat sebagai plh jaksa agung muda tindak pidana umum (jampidum) dan sekretaris jaksa agung muda bidang pengawasan (jamwas).
Ia juga tercatat pernah menjadi kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (Tribun network/thf/Tribunnews.com/TribunSumsel.com/TribunBatam.com)