Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, mendengar banyak kekecewaan yang dirasakan oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait Muktamar Bali 2024.

Awalnya, pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu menanggapi perihal Muktamar Tandingan PKB, yang digagas oleh Lukman Edy.

Lukman Edy sendiri merupakan mantan Sekjen DPP PKB.

Menurut Gus Yaqut, muktamar itu sah digelar jika memiliki dasar yang jelas.

"Soal mau ada muktamar lagi boleh-boleh saja, karena saya juga dengar banyak yamg kecewa dengan Muktamar Bali dan kepemgurusan," kata Gus Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Lantas, Gus Yaqut mengungkap ada kekecewaan yang dialami oleh banyak kader PKB.

Kekecewaan itu, mulai dari hilangnya hak-hak kader hingga pemecatan sepihak pengurus PKB di daerah.

"Mereka kehilangan hak demokrasinya, seperti keputusan-keputusan tidak melakukan rapat komisi, ada yang sebelum muktamar sudah dipecat diganti dengan pengurus yang lain, begitu-begitu lah," pungkasnya.

Wacana muktamar tandingan

Wacana Muktamar PKB Tandingan itu mencuat setelah Muktamar di Nusa Dua Convention Hall Bali pada Minggu (25/8/2024) menetapkan Muhaimin Iskandar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk periode 2024-2029.

Sekretaris DPP PKB, Abdul Malik Haramain menyampaikan, jika pelaksanaan Muktamar Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah demokrasi.

"Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat dan wisatawan di seluruh Bali," kata Malik.

Malik mengatakan pengumpulan surat dukungan DPC PKB terhadap Cak Imin untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB tidak berjalan murni karena diduga ada ancaman pemecatan struktural di balik hal tersebut.

Karena itulah, Malik menilai Muktamar ke-VI PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center itu dianggap sesat, tidak demokratis, dan hanya meneguhkan kepentingan syahwat politik Cak Imin.