News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

PON 2024

Sengkarut Pelaksanaan PON 2024 Berujung Menpora Lapor Bareskrim-Kejagung, Ada Dugaan Penyelewengan

Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Pravitri Retno W
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menpora menggandeng Bareskrim dan Kejagung untuk menyelidiki terkait dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan PON XXI 2024 di Aceh dan Sumut.

TRIBUNNEWS.COM - Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) tengah menjadi sorotan setelah sejumlah video yang memperlihatkan situasi venue, viral di media sosial.

Diketahui, dalam video itu, terlihat venue yang digunakan belum rampung.

Selain itu, adapula video yang memperlihatkan makanan bagi atlet dan dianggap tidak layak karena tak memenuhi standar gizi.

Buntut dari viralnya video tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, menggandeng Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan penyelidikan.

Dia menduga adanya penyelewengan anggaran terkait penyelenggaraan PON 2024 tersebut.

Menpora Gandeng Bareskrim-Kejagung, Polri Bakal ke Lokasi PON Besok

Dito mengungkapkan dugaan awal adanya penyelewengan dalam PON di Sumut diketahui dari temuan venue yang belum selesai dibangun.

Meski menurutnya pembangunan venue adalah wewenang Pemprov, Dito menegaskan pihaknya tidak lagi melihat hal tersebut sebagai batasan untuk melakukan penyelidikan.

"Ada beberapa titik di mana venue olahraganya itu sudah selesai, tapi memang venue pendukungnya beberapa ada yang belum 100 persen."

"Sebenarnya itu porsinya APBD atau daerah, tetapi di sini kita sudah tidak melihat siapa tugas siapa," ujar Dito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (11/9/2024), dikutip dari Kompas.com.

Setelah memperoleh laporan adanya venue yang belum rampung, Dito mengatakan pihaknya langsung mencari solusi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Yang terkait kemarin, venue voli (belum selesai dibangun), di mana setelah kita dapat laporan pertama, kami langsung bersama PUPR mencari solusi langsung dibangun, dipercepat prosesnya karena hal ini beberapa keluhan masyarakat," ujar Dito.

Baca juga: Kemenhub Sediakan Akomodasi Terapung Gratis untuk Atlet dan Ofisial PON XXI

Di sisi lain, kata Dito, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya telah memerintahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang beranggotakan penegak hukum untuk memonitor tata kelola penyelenggaraan PON 2024.

Adapun Kepala Satgas tersebut adalah Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono.

Kini, Dito mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejagung dan Bareskrim untuk melakukan pengusutan dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan PON 2024.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini