Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para menterinya untuk tidak membuat kebijakan ekstrem menjelang purna tugasnya sebagai kepala negara.
Jokowi khawatir, kebijakan yang ekstrem dapat menimbulkan gejolak hingga menghambat selesainya program kerja Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna terakhir yang diselenggarakan di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Jumat (13/9/2024).
"Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," kata Jokowi, dikutip dari Kompas Tv.
Jokowi ingin adanya stabilitas kondisi menuju transisi penyerahan kekuasaan dari pihaknya ke pemerintahan yang baru, Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang.
"Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh (stabilitas) untuk melakukan pembangunan."
"Sehingga, pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," lanjut Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu pun menambahkan, kabinetnya harus memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif.
Sehingga, para menteri harus mendukung penuh program Prabowo sebagai presiden terpilih.
Jokowi meminta menteri-menterinya untuk tidak segan merumuskan aturan yang bisa memuluskan hari pertama Prabowo bertugas.
"Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuatkan, segera diselesaikan, utamanya untuk program-program unggulan presiden terpilih."
Baca juga: AHY Sebut Presiden Jokowi Minta Target Kementerian Segera Dituntaskan Jelang Akhir Masa Jabatan
"Agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," tandas Jokowi.
Jokowi Ucapkan Terima Kasih
Dalam sidang kabinet paripurna itu, Jokowi juga tak lupa menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi para menteri.
Diketahui, sidang kabinet tersebut merupakan yang terakhir di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang dihadiri hampir seluruh menteri dan kepala lembaga.