TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDIP dinilai memberi sinyal ingin gabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Apa indikasinya?

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui komunikasi dengan PDIP saat ini berjalan lancar.

"Ya komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik lancar, ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi seringkali tujuan kita sama," kata Muzani di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Gejala ini kemudian ditafsirkan sebagai sikap samar PDIP bahwa partai banteng moncong putih tersebut bakal mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kemudian diperkuat dengan pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah bahwa partainya bisa saja bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. 

Selain itu, dua hal di bawah ini juga bisa menjadi sinyal PDIP bergabung dengan Prabowo-Gibran.

1. Rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto akan terlaksana. 

"Ya, akan (ada pertemuan). Insya Allah," kata Puan di kompleks Gedung DPR, Selasa, 10 September 2024. 

Puan enggan merinci kapan dan apa yang akan dibahas dalam pertemuan antara dua ketua umum partai politik tersebut.

Sementara itu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan tak menutup kemungkinan akan ada pembicaraan ihwal bergabungnya PDIP dan Gerindra dalam satu koalisi. "Ditunggu saja," kata Muzani.

2. Kesamaan visi misi

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah juga telah berbicara mengenai sikap partai berlambang banteng itu di pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Said sebelumnya menyebut partainya akan sendirinya mendukung pemerintahan Prabowo jika memiliki visi yang sama tentang bangsa. 

Said juga mengapresiasi wacana dari Partai Gerindra yang menyebut bahwa kabinet Prabowo akan diisi oleh kalangan profesional alias kabinet zaken. 

Namun, menurutnya, hal itu tak berarti bahwa menteri dari kalangan partai politik bukan merupakan sosok profesional.

Karena, kata Said, beberapa menteri dari partai politik yang saat ini menjabat juga merupakan profesional.

"Katakanlah Agus Gumiwang, katakanlah Airlangga Hartarto. Itu semua adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Ada Azwar Anas, itu kan profesional," katanya.

Terkait hal di atas, Muzani mengatakan, Gerindra berharap PDIP juga seluruh parpol yang ada bisa bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Gerindra ingin seluruh elemen bersatu untuk pemerintahan yang lebih efektif.

"Kita ingin agar pemerintahan Pak Prabowo-Gibran lebih efektif dan situasi lebih kondusif, kerukunan, persahabatan bisa tercipta. Karena itu kekuatan parpol sebanyak-banyaknya mungkin akan kita rangkul dan dekati untuk menciptakan suasana politik yang lebih kondusif dan baik," katanya.

PAN mengakui

PAN juga mengungkapkan bahwa kabar PDIP bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, semakin menguat.

Pasalnya, komunikasi antara PDIP dengan partai pendukung Prabowo-Gibran semakin baik.

Hal itu diungkap Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, pada 16 September 2024.

“Kita tunggu dari mereka lah, cuma sinyalnya sih, komunikasinya sangat bagus ya. Resminya kita lihat saja nanti,” kata Dradjad, dikutip dari Kompas.com.

Dradjad bahkan mengibaratkan komunikasi antara kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan PDIP sudah lebih jauh dari perjalanan Jakarta ke Surabaya di Jawa Timur.

 “Ya lebih jauh dari Surabaya-Jakarta kira-kira, sudah jauh,” ujar Dradjad.

Isyarat tersebut mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjalin dengan PDIP sangat baik.

Singgung Hubungan Jokowi dan PDIP

Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran belum putus hubungan dengan PDIP.

Jokowi, kata Dradjad, sampai saat ini masih PDIP.

“Pak Jokowi kan masih PDIP setahu saya. yang bilang Golkar kan media. Setahu saya masih PDI-P dan setahu saya secara formal kan tidak pernah PDIP mengatakan Pak Jokowi bukan PDIP lagi toh, coba dicek deh di google, enggak pernah,” ujar Dradjad.

Oleh karena itu, menurut Dradjad tidak ada masalah jika PDIP akhirnya memutuskan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dradjad juga menyinggung perihal majunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Menurutnya, Pramono Anung tidak mungkin maju tanpa restu dari Jokowi dan juga tanpa komunikasi dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih periode 2024-2029.

“Sekarang gini saya tanya, gimana bisa Mas Pram (Pramono Anung) yang maju hayo? Itukan sebenarnya juga sudah sinyal bahwa komunikasinya bagus. Karena Mas Pram enggak mungkin maju tanpa restu dari Pak Jokowi dan juga tanpa komunikasi dengan Pak Prabowo,” jelas Pramono.