Baca tanpa iklan
Alexander Marwata menyatakan KPK bisa mengklarifikasi Kaesang meskipun yang bersangkutan saat ini bukan sebagai penyelenggara negara.
Lembaga antirasuah itu dimandatkan UU untuk mengusut kasus dugaan korupsi termasuk gratifikasi.
Selain bisa berhadapan dengan KPK, Kaesang Pangarep, juga bakal berurusan dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait penggunaan pesawat jet pribadi.
Alex mengatakan, KPK membutuhkan penjelasan dari Kaesang, misalnya terkait apakah penyewaan jet pribadi itu tidak berkaitan dengan penyelenggara negara atau justru berhubungannya dengan bisnis.
Jika penggunaan pesawat jet pribadi itu terbukti merupakan fasilitas dari perusahaannya, maka akan menjadi urusan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Menkeu) untuk mengecek laporan pajak apakah ada penghasilan berupa fasilitas tersebut.
Terkait dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya, Jokowi pun hanya berkomentar singkat.
Jokowi menyebut seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.(*)