Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira berpendapat bahwa rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto membentuk zaken kabinet adalah suatu keharusan.
"Membentuk zaken kabinet (kabinet ahli) itu sudah seharusnya," kata Andreas, kepada Tribunnews.com, Rabu (18/9/2024).
Baca juga: Apa Itu Zaken Kabinet yang Bakal Dibentuk Prabowo? Pakar Ingatkan Hal Penting Ini
Menurut Andreas, pembantu presiden memang harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten.
"Dan memang presiden membutuhkan pembantu-pembantu di kabinet yang kompeten pada bidang-bidang kabinet yang dipimpin dan mempunyai kualifikasi politik yang profesional, mempunyai integritas dan dedikasi pada bangsa dan negara," ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI ini menuturkan, partai politik (parpol) juga memiliki stok kader yang kompeten.
"Orang-orang ahli itu ada di parpol, kampus juga di dunia profesi," ucap pria kelahiran Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.
Karenanya, Andreas berharap Prabowo bisa mewujudkan komitmennya untuk membentuk zaken kabinet.
"Kita harap Pak Prabowo pegang komitmen dan konsisten dengan apa yang diucapkan," ungkapnya.
Adapun, wacana zaken kabinet ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Baca juga: Prabowo Akan Bentuk Zaken Kabinet, PPP: Semoga Bisa Jawab Kebutuhan Pembangunan Indonesia
Menurut Muzani, Prabowo ingin membuat zaken kabinet atau jajaran menteri yang berasal dari kalangan profesional pada pemerintahan barunya.
Prabowo disebut meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusulkan kalangan profesional untuk masuk menjadi menteri dalam kabinetnya.
"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Dengan begitu, nantinya jabatan menteri yang diisi dari orang yang memiliki keahlian.
Tak hanya itu, figur yang diusulkan harus memiliki relevansi dengan kementerian yang dipimpin.
"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya," jelas Muzani.