Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak enam juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan diperjualbelikan di internet.
Dari enam juta data NIK dan NPWP tersebut, terdapat data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Jutaan data penduduk RI ini diduga dibobol oleh peretas Bjorka pada Rabu (18/9/2024).
Informasi kebocoran data NPWP itu satu di antaranya disampaikan akun media sosial X atau Twitter @FalconFeedsio.
Dalam cuitannya, pengunggah menyebut data yang bocor terdiri dari nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat rumah, email, nomor telepon, dan tanggal kelahiran.
"NB: The authenticity of the claim is yet to be verified (keaslian klaim tersebut belum diverifikasi)," tulisnya.
Data tersebut kemudian diperjualbelikan di sebuah forum dengan harga 10.000 dollas AS atau senilai Rp153 juta.
Reaksi Jokowi
Jokowi pun telah buka suara terkait informasi bocornya enam juta data NIK dan NPWP ini.
Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut telah memerintahkan Kominfo, Kemenkeu, serta BSSN untuk melakukan mitigasi.
"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya."
Baca juga: Roy Suryo Soroti Dugaan Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Presiden dan Menteri
"Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," kata Jokowi, Kamis (19/9/2024).
Jokowi menegaskan kebocoran data ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain.
Ia menduga, kebocoran data terjadi karena keteledoran password atau penyimpanan data yang sudah penuh.
"Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker," ungkap Jokowi.
Sri Mulyani Ikut Buka Suara
Menindaklanjuti bocornya enam juta data NIK dan NPWP tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara.
Sri Mulyani memastikan Direktorat Jenderal Pajak tengah melakukan evaluasi terhadap persoalan tersebut.
Ia juga menegaskan telah meminta Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.
"Sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu melakukan evaluasi. Nanti akan disampaikan penjelasannya," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.
Analisa Roy Suryo
Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo terlihat membagikan tangkapan layar unggahan forum jual beli data hasil peretasan dengan akun Bjorka.
Terdapat daftar berisi 25 nama teratas yang terdapat di dalam 10 ribu sampel yang ada, seperti Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani, hingga Erick Thohir.
Roy pun menyentil kebocoran data yang sudah beberapa kali terjadi di era pemerintahan Jokowi.
"Terjadi lagi-lagi kebocoran data pribadi masyarakat seperti yang sudah berulang kali terjadi di rezim ini," ungkap Roy Suryo, Kamis.
"Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat rumah, alamat e-mail, nomor telepon, dan tanggal lahir yang sangat detail."
Baca juga: 6 Juta Data NPWP Bocor, Jokowi Sebut Kemungkinan Keteledoran Password dan Penyimpanan Terlalu Banyak
Roy menilai, kebocoran data itu menunjukkan sistem sekuruti di DJP berbahaya.
Ia juga menyinggung buruknya Kemkominfo dalam menjalankan tugasnya.
"Hal ini selain menunjukkan bahwa sistem sekuriti DJP berbahaya untuk masyarakat, juga berarti kerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selalu advisor dan supervisor keamanannya, apalagi Kemkominfo sangat buruk dalam menjalankan tupoksi kerjanya," ungkap Roy Suryo.
Ia khawatir, data-data yang memuat nama, nomor HP, hingga NIK disalahgunakan untuk hal-hal seperti pinjaman online (pinjol) maupun judi online (judol).
"Bisa dibayangkan kalau data-data Presiden di DJP saja bisa bocor, apalagi data-data milik masyarakat biasa."
"Efek negatif yang terjadi adalah akan banyak nanti rakyat yang terjarat pinjol bahkan judol karena mereka bisa didaftarkan secara illegal, sangat berbahaya sekali," ungkapnya.
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Dennis Destryawan/Faryyanida Putwiliani/Wahyu Gilang P)