TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk dua direktorat baru yakni, Direktorat Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO), serta Direktorat Reserse Siber (Dirressiber) di 8 polda.

Penasihat Kapolri Andi Gani Nena Wea sangat menyambut positif kebijakan Kapolri yang membentuk Direktorat PPA dan PPO di Bareskrim. 

Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Buruh ASEAN (ASEAN TUC) sangat berharap salah satu Subdit di bawah Direktorat PPA dan PPO merupakan Subdit Pidana Perburuhan.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi pembentukan dua direktorat baru tersebut. Langkah Kapolri sangat tepat. Namun, dalam beberapa kali diskusi dengan Kapolri, saya menyampaikan betapa pentingnya pembentukan Subdit Pidana Perburuhan untuk menyelesaikan masalah buruh dengan cepat dan tepat," kata Andi Gani di Jakarta, Minggu (22/9/2024). 

Menurutnya, masalah pidana perburuhan makin marak terjadi saat ini. Ia mencontohkan, seperti pemberangusan serikat pekerja, pembayaran upah di bawah ketentuan, perdagangan manusia atau human trafficking, dan lainnya. 

Untuk itu, kata Andi Gani, Subdit Pidana Perburuhan sangat dibutuhkan jika buruh mengalami masalah. 

Sebelumnya, pada saat Mayday 2024 lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan untuk menangani masalah terkait sengketa buruh dan ketenagakerjaan.

Melalui tim khusus itu, Kapolri berharap semua masalah ketenagakerjaan serta hak para buruh bisa diperjuangkan.

"Kami telah membentuk tim atau unit khusus yang khusus dan saat ini telah berjalan dan akan terus kita kembangkan untuk mengawal masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuhan, terkait dengan ketenagakerjaan, sengketa-sengketa," katanya. 

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Duet Nyanyi Lagu Slank hingga Sheila On 7 di Pesta Rakyat HUT ke-79 TNI

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menunjuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menjadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan untuk mengawal masalah-masalah buruh.